Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Rabu, 13 Rabiul Awwal 1440 / 21 November 2018

Kebijakan Kementan

Subsidi Pupuk Diusulkan Dihapus

Rabu 29 Jan 2014 08:15 WIB

Red: Zaky Al Hamzah

Pupuk bersubsidi (ilustrasi)

Pupuk bersubsidi (ilustrasi)

Foto: ANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Suswono mengusulkan agar pupuk tidak perlu lagi disubsidi. Alasannya, berbagai kendala masih ditemukan dalam penyaluran pupuk ke konsumen. Mulai dari penjualan pupuk per paket, harga pupuk bersubsidi yang tinggi, hingga bupati yang enggan menerbitkan izin penyaluran pupuk.

Akibat kendala tersebut, kata Mentan, petani kerap tertunda melakukan penanaman. Padahal, pupuk menjadi faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Pemerintah pun tak segan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun untuk pelaksanaan dan subsidi pupuk, tahun lalu. “Kalau terus ada moral hazard seperti ini, saya usul agar pupuk tidak perlu disubsidi, serahkan saja pada harga pasar,” ujar Suswono di Jakarta, Selasa (28/1).

Berdasarkan pantauan Kementan, masih ditemukan alokasi pupuk ke distributor dan kios yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Lalu, stok pupuk subsidi, terutama pupuk urea, sering habis. Dampaknya, harga pupuk ketika sampai ke konsumen jauh melampai harga eceran tertinggi (HET).

Mentan menjelaskan, pangsa biaya pupuk mencapai 14 hingga 25 persen dari biaya usaha tani. Tapi, petani masih dibebani dengan keharusan membeli paket pupuk yang tidak seluruhnya dibutuhkan. Mentan menegaskan, sistem paket tidak dibenarkan dalam penyaluran pupuk. “Tidak dibenarkan melakukan ‘paketan’. Kalau petani hanya butuh urea, ya urea saja. Jangan kasih yang lain,” katanya.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudo Husodo mengatakan, perlu ada alternatif pengalihan subsidi pupuk jika memang diputuskan dihapus. Di negara lain, seperti Malaysia dan India, penghapusan subsidi pupuk mendongkrak potensi di sektor lainnya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, penyaluran pupuk tidak sama dengan benih. Metode penyaluran benih tidak bisa diterapkan dalam pupuk. “Jumlah benih yang subsidi juga tidak sama dengan jumlah pupuk. Enam puluh persen benih disuplai dari penangkar, sedangkan pupuk dari BUMN. Mekanisme penyaluran pupuk memang perlu disederhanakan,” katanya di Jakarta, Selasa (28/1).

Berdasarkan Permendag Nomor 15 Tahun 2013, produsen menyalurkan pupuk melalui distributor dan penyalur di kelompok tani yang ditunjuk. Penyaluran pupuk ke kelompok tani berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sesuai Permentan Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Kharon mengatakan, petani kini memerlukan bantuan pupuk dan benih guna menanami kembali lahan pertanian yang tergenang air. Ketersediaan benih nasional sebenarnya cukup untuk melakukan penanaman kembali. Tapi, masyarakat masih mengeluhkan kekurangan pupuk dan harganya naik. “Padahal, ini jenis pupuk bersubsidi, tapi mengapa setiap akhir tahun naik?” kata Herman.

Menurut Herman, pupuk bersubsidi yang banyak digunakan petani adalah pupuk urea. Petani seharusnya bisa membeli pupuk urea seharga Rp 1.800 per kilogram (kg). Tetapi, beberapa bulan terakhir, agen menjual pupuk urea seharga Rp 2.000 per kg. Herman pun menyarankan agar Kementan melakukan evaluasi mengenai produktivitas pupuk berdubsidi. Apabila diperlukan, Kementan cukup memilih satu jenis pupuk yang memang dibutuhkan. "Perlu strategi penanganan kelangkaan pupuk," katanya. n meiliani fauziah ed: eh ismail

Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA