REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan terus mengevaluasi kinerja camat dan lurah dari hasil seleksi dan lelang jabatan secara terbuka, beberapa waktu lalu. Setiap enam bulan sekali Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terhadap para lurah dan camat tersebut.
Jika pejabat itu tidak sesuai, bisa saja digeser dari dari jabatannya. Menurutnya, jabatan itu kepercayaan. “Apabila kepercayaan itu selesai ya sudah, siap-siap untuk digeser,” kata Jokowi, Sabtu (31/8).
Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja selama enam bulan, akan keluar rekomendasi dari BKD DKI. Bila ternyata kinerja lurah dan camat berprestasi, tidak tertutup kemungkinan akan dipromosikan.
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak menempatkan seseorang berdasarkan latar belakang keyakinan, tetapi dari kompetensinya. “Kita harus menghormati hasil seleksi bahwa itu adalah hasil kebijakan transparansi yang mengakui bahwa orang itu kompeten menduduki jabatan,” kata dia.
Dia menambahkan, pelaksanaan lelang jabatan bertujuan untuk mendapat pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Misalnya, kepemimpinan dan kemampuan manajemennya. “Itu yang kita butuhkan sekarang ini,” ujarnya.
Terkait penolakan warga terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli, Gubernur DKI Jakarta menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan mencopot Susan dari jabatannya. Karena, dia baru bekerja dan belum kelihatan hasil dari pekerjaannya. “Saya belum tahu kinerjanya seperti apa. Kita juga belum melakukan evaluasi. Kalau sudah enam bulan, baru dievaluasi,” kata Jokowi.
Seperti diketahui, camat dan lurah hasil lelang jabatan telah dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Kamis (27/6). Adapun jumlah mereka, yaitu 415, yang terdiri atas 44 camat, 267 lurah, dan sisanya pejabat eselon III dan IV.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada banyak kriteria untuk menilai kinerja lurah dan camat. Salah satunya, soal pelayanan masyarakat selama ini. “Masih ada pungutan liar atau tidak, melayani orang cepat atau tidak. Intinya, bagaimana kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan,” kata Basuki di kantornya, Jakarta, Rabu (28/8).
Ahok sering menemukan fakta di lapangan, lurah dan camat tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh warganya. Seperti, saat dia temukan ada orang yang tinggal di jembatan, ternyata lurah dan camatnya tidak tahu. Lalu, ada anak kembar usia 13 sudah putus sekolah dua tahun juga tidak diketahui pemerintahan setempat.
Hasil pemantauan kinerja lurah dan camat di lapangan setiap hari akan dijadikan dasar atau bahan evaluasi kinerja lurah dan camat. Evaluasi kinerja akan dilakukan enam bulan ke depan sejak pelantikan. Artinya, pada Desember 2013, akan dilakukan evaluasi kinerja lurah dan camat.
“Enam bulan dilaksanakan evaluasi tidak masalah. Dari hasil evaluasi tersebut, dapat diputuskan mana lurah atau camat yang dicopot dari jabatannya. Tapi, yang jelas kita tidak akan rotasi atau copot pejabat dari jabatannya hanya gara-gara demo primordial. Kita hanya taat pada konstitusi,” tegasnya.
Terkait pemberian Kartu Jakarta Sehat, ia juga ingin melihat apakah program unggulan tersebut sudah merata untuk setiap wilayah. “Kan enggak lucu ada yang terlunta, tetapi lurah atau camatnya enggak tahu. Jangan sampai saya yang turun tangan untuk cari masalahnya,” ujarnya. n antara ed: muhammad hafil
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
