Rabu 24 Feb 2016 14:00 WIB

Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat

Red:

JAKARTA — Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2015 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dinilai karena tidak adanya perubahan signifikan dalam pola penanganan kasus-kasus pelanggaran tersebut.

"Pola penanganan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan oleh pemerintah, seperti penegakan hukum, pemulihan hak korban, dan inklusi antarpihak yang terlibat konflik agama kurang sistematis dan terlihat sporadis," kata Perwakilan Wahid Institute Taufik Winaldi saat menyampaikan analisis Wahid Institute dalam Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Selasa (23/2).

Wahid Institute mencatat, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak di Indonesia. "Faktor pendorong tingginya pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat (Jabar) adalah masifnya pertumbuhan kelompok-kelompok intoleran seperti ormas keagamaan garis keras bila dibandingkan wilayah lain," sambung Ketua Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, kelompok intoleran ini sering kali menggunakan isu-isu keagamaan, seperti penertiban rumah ibadah tak berizin dan pemberantasan aliran sesat. "Kelompok-kelompok ini tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jabar, namun aksi-aksi yang mereka lakukan sering kali menjangkau daerah-daerah di luar domisili mereka," katanya.

Sepanjang 2015, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang menonjol di Jabar di antaranya adalah pemukulan petugas keamanan di kompleks Az-Zikra yang dipimpin Ustaz Arifin Ilham pada pertengahan Februari 2015.

Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang 2015 terjadi sebanyak 20 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jabar. Komisioner sekaligus Pelapor Khusus Komnas HAM M Imdadun Rahmat mengatakan, tingginya jumlah pelanggaran di Jawa Barat memperlihatkan wilayah ini adalah wilayah panas. Artinya, wilayah ini rawan dalam hal menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hubungan antaragama.

"Fakta menunjukkan, pemerintah dan masyarakat di Jawa Barat belum memiliki formula yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan di wilayah ini," ujar dia.

Ia melihat, banyak ketegangan hubungan antaragama di Jabar tidak diselesaikan dengan memberi perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM juga mencatat, masjid dan mushala paling sering menjadi sasaran kekerasan sepanjang 2015.  ''Sebanyak 16 kasus kekerasan dialami oleh masjid dan mushala,'' kata Imdadun.

Beberapa di antara kasus kekerasan itu adalah penghentian pembangunan masjid di Manokwari, Papua Barat, serta kekerasan di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor.

Secara keseluruhan, lanjut Imdadun, jumlah pengaduan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2015 adalah sebanyak 87 pengaduan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 74 kasus.

"Tindakan pelanggaran terbanyak adalah dengan melarang, menghalangi, dan merusak rumah ibadah,'' ujarnya.

Imdadun menyayangkan, pelanggaran tersebut terbanyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang mencapai 36 kasus. ''Ini menjadi peringatan bagi pemerintah pusat yang tidak mampu mendorong dan mengawasi pemerintah daerah untuk melindungi warganya dari pelanggaran kebebasan beragama,'' katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, negara harus bertindak cepat dan tegas jika ada pihak yang melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan, Konselor Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat Kedubes Kanada Helene Viau mengatakan, Indonesia seharusnya merasa bangga memiliki tradisi keberagaman agama dan toleransi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengelola masyarakat yang lebih toleran dan damai. rep: Ratna Ajeng Tejomukti, ed: Wachidah Handasah

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement