Hari Guru akan jatuh pada 25 Novomber. Sebagai perwakilan dari seluruh guru di Tanah Air yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo menyampaikan berbagai masalah-masalah, perkembangan, juga harapan yang ingin diraih pada peringatan Hari Guru kali ini. Meskipun sebagai ketua umum PGRI, ia tak mampu memastikan ada berapa jumlah guru dan berapa lagi tenaga guru yang kurang. ‘’Pemerintah tidak punya data guru dengan pasti. Hanya Tuhan dan malaikat saja yang tahu jumlah pasti guru dan kekurangannya,’’ kata Sulistiyo. Berikut ini petikan wawancaranya dengan wartawan Republika, Dyah Ratna Meta Novia.
Apa saja masalah guru saat ini?
Menjelang peringatan Hari Guru pada November ini, kondisi guru masih memprihatinkan. Kekurangan guru terjadi di semua kabupaten/kota. Kesejahteraan guru juga masih kurang, terutama guru honorer. Selain itu, guru juga belum diurusi dengan baik oleh pemerintah karena belum ada dirjen khusus yang mengurusi guru.
Menurut pantauan PGRI, kekurangan guru yang paling parah di mana saja?
Yang paling parah terjadi di daerah terjauh, terluar, terpencil. Namun, sebenarnya semua kabupaten/kota kekurangan guru. Sebaiknya, calon guru ditempatkan di daerahnya masing-masing. Jika guru asal Jawa Tengah dipaksa ditempatkan di Papua, misalnya, ia tidak akan maksimal mengajar. Sebab, di dalam hatinya selalu ada keinginan kembali ke kampung halaman, kecuali ada perlakuan khusus.
Perlakukan khusus seperti apa? Guru yang ditempatkan di daerah terpencil diberi fasilitas tambahan, seperti tempat tinggal dan dana insentif tambahan. Ini akan mendorong mereka bekerja optimal dan sungguh-sungguh.
Apa usul PGRI untuk mengatasi kekurangan guru?
Untuk mengatasi kekurangan guru sebaiknya tes CPNS guru hanya dilakukan di daerah yang kekurangan guru. Sedangkan, daerah yang tidak kekurangan guru tidak perlu mengadakan tes CPNS guru. Para pelamar CPNS ini bukan untuk mengisi daerah yang kelebihan guru. Namun, mereka ditujukan untuk mengisi daerah yang kekurangan guru.
Lowongan guru juga sebaiknya hanya dibuka di daerah yang kurang guru saja. Selama ini, lowongan guru tidak jelas sebab pemerintah juga tidak punya data kekurangan guru yang jelas. Sehingga, lowongan guru bisa dibuka di mana saja tanpa berdasarkan data. Saya meminta pemerintah lebih serius dalam mendata penyebaran guru. Ini untuk mengetahui daerah mana membutuhkan berapa guru sehingga guru bisa merata.
Bagaimana seharusnya pemerintah mengirim guru ke daerah terpencil?
Sebaiknya, pemerintah mengirim guru yang ikhlas mau mengabdi saja ke daerah terpencil. Jangan sampai, ada guru yang tidak mau, namun dipaksa mengajar di daerah terpencil. Kalau guru dipaksa, malah kinerjanya tidak maksimal. Kalau mengajar tidak maksimal, kasihan siswanya karena mereka seharusnya mendapat pendidikan yang baik.
Bagaimana cara mengetahui guru mau atau tidak dikirim ke daerah terpencil?
Tidak sulit. Untuk mengetahui seorang calon guru mau atau tidak ditempatkan di daerah terpencil bisa dilakukan dengan pelamar CPNS diminta mengisi surat pernyataan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah nusantara. Kalau calon guru itu bersedia, pasti dia akan mengisi surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Jadi, tidak perlu ada pemaksaan. Kalau mereka menolak, pasti saat mengisi surat pernyataan dia menyatakan tidak bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
Selain soal kekurangan tenaga guru, apalagi yang perlu diperhatikan pemerintah terkait masalah guru?
Selama ini, urusan guru tumpang tindih dengan urusan lainnya. Hampir setiap direktorat di Kemendikbud mengurusi guru. Saking banyaknya yang mengurusi, malah jadi tidak jelas, tidak fokus. Akibabtnya, peningkatan mutu guru pun menjadi tak jelas. PGRI mendorong agar guru hanya diurusi Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ini harus dilakukan agar urusan guru ditangani secara serius oleh Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tidak campur-campur seperti sekarang. Kalau urusan guru fokus ditangani Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka penanganan terhadap guru bisa fokus. Ini akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.
Apa saja yang akan diurusi Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan?
Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan mengurusi soal guru, kepala sekolah, peningkatan mutu guru, kesejahteraan guru, perlindungan hukum guru, uji kompetensi guru. Intinya, melalui dirjen ini guru diurusi dan diperhatikan, mulai pengangkatan menjadi guru sampai purnatugas.
Sejauh ini, bagaimana respons peme rintah terhadap usulan ini?
Beberapa waktu lalu, saya sudah ketemu Bapak Anies Baswedan di DPD. Beliau memberitahu, di tingkat pusat guru perlu dikelola dirjen khusus guru. Saya harap, hal itu benar-benar direalisasikan.
Saat ini harga BBM naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga Rp 6.500 per liter. Apakah ini memengaruhi kesejahteraan guru?
Kenaikan harga BBM ini memukul perekonomian guru honorer sebab biaya transportasi naik dan harga kebutuhan pokok juga naik. Padahal, gaji mereka hanya bekisar Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu. Ini memprihatinkan. Makanya, para guru honorer harus mendapatkan kartu sakti Jokowi, antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu. Kartu tersebut jangan hanya diberikan kepada para siswa yang kurang beruntung, guru yang belum beruntung sebaiknya juga diberi kartu sakti.
Guru honorer yang gajinya sangat kecil sering tak mampu membiayai hidup keluarganya. Mereka perlu mendapatkan bantuan lewat kartu-kartu tersebut. Saat ini, terdapat 1,1 juta guru honorer dan 400 ribu guru madrasah yang gajinya sangat kecil. Mereka berhak mendapatkan kartu yang sama.
Guru apa saja yang perlu diutamakan mendapat kartu sakti Jokowi?
Guru yang perlu diutamakan mendapat KIP, KIS, KKS, antara lain, guru honorer, madrasah, PAUD, TK. Ini harus dilakukan agar mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. PGRI mengusulkan agar guru-guru honorer juga mendapatkan gaji UMR plus. Artinya, gaji UMR yang diberi tambahan.
Guru honorer itu harus meningkatkan kompetensi. Seperti, minimal harus berpendidikan sarjana. Mereka juga harus sering mengikuti seminar dan pelatihan guru. Ini semua memerlukan biaya tambahan. Makanya, seharusnya guru honorer gajinya UMR plus.
Berapa kisaran gaji UMR plus, apakah Rp 3 juta?
Terkait kisaran nilainya, UMR di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi, sebaiknya disesuaikan dengan nilai UMR di daerahnya masing-masing namun mendapat tambahan insentif. Makanya disebut UMR plus, plusnya itu karena mereka bekerja di bidang pendidikan.
Apalagi PR yang perlu diselesaikan pemerintah?
Pemerintah harus segera menyelesaikan pemberian sertifikasi guru. Sebab, masih terdapat satu juta lebih guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kalau pemerintah mau melakukan evaluasi sertifikasi guru tidak apa-apa. Namun, seharusnya pemerintah menyelesaikan tugasnya memberikan sertifikasi kepada guru yang belum memperoleh.
Apa harapan guru kepada pemerintah di Hari Guru?
Saya berharap, pemerintah mau hadir dalam peringatan hari guru. Sebab, pemerintah harus ikut serta dalam pembinaan guru dan me ngerti ke butuhan serta permasalahan guru sehingga me reka bisa membuat kebijakan yang memperhatikan kebutuhan guru. ¦ ed: andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
