NADI -- Delegasi Indonesia mendesak parlemen di kawasan Asia Pasifik terlibat aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya. Keterlibatan parlemen di masing-masing negara diyakini akan membantu penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, tersebut.
Pesan itu disampaikan Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon, dalam sidang tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji. Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik harus diwujudkan melalui kerja sama yang kuat antarnegara.
"Ini bagian dari tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh negara-negara di Asia Pasifik, termasuk parlemen, karena parlemen mewakili rakyat," kata dia, di Nadi, Senin (16/1).
Menurutnya, parlemen dapat mendorong dan membina persahabatan di tengah hubungan bilateral antarnegara di wilayah Asia Pasifik. APPF bisa menjembatani serta mengukuhkan pembicaraan dan mengatasi hal yang belum selesai dalam hubungan bilateral antarnegara dalam suatu wilayah.
Fadli menyatakan, Indonesia menyambut baik atas pembentukan Komisi Penasihat Negara Bagian (Provinsi) Rakhine oleh Pemerintah Myanmar dan Yayasan Kofi Annan yang diketuai mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan. Komisi penasihat ini bertugas untuk melakukan pengkajian dan membuat rekomendasi untuk mencegah konflik, pendampingan kemanusiaan, HAM dan rekonsiliasi, serta pembangunan dan promosi institusi pengembangan Negara Bagian Rakhine.
"Kita percaya bahwa krisis kemanusiaan seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat dan berhasil. Untuk melancarkan proses ini, kami menyambut baik keterlibatan yang bersifat konstruktif dari para pemangku kepentingan," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra ini juga mendorong parlemen negara Asia Pasifik berperan aktif menyelesaikan sejumlah persoalan lain yang terjadi. Dia mencontohkan, ketegangan di wilayah Asia Pasifik meningkat ketika pihak militer terlibat dalam proxy war di Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan.
Untuk mencari solusi yang damai, lanjut Fadli, Indonesia ingin mengajak semua pihak untuk menghentikan upaya-upaya yang bisa meningkatkan ketegangan. Semua pihak harus menahan diri dalam melakukan tindakan ataupun kehadiran militer dalam bentuk apa pun.
"Saya yakin bahwa dengan kepercayaan yang lebih besar, kita bisa membawa perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik," ujar dia.
Dalam perspektif yang lebih luas, Fadli mengajak untuk memberi perhatian pada konflik yang terjadi di penjuru dunia. Masyarakat dunia kini dihadapkan pada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, seperti konflik bersenjata, terorisme, serta kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Peningkatan diskriminasi dan intoleransi, menurutnya, bisa menjadi akar terjadinya suatu konflik.
Belakangan, hal itu diperparah akibat kebuntuan negosiasi politik global. Fadli mencontohkan apa yang terjadi di Suriah. Menurutnya, semakin membuang waktu untuk berkeras hati dalam setiap sikap politik yang diambil, akan menyebabkan lebih banyak penderitaan yang dialami rakyat Suriah yang menjadi korban konflik.
Sementara di Palestina, lanjutnya, jalan untuk mendapatkan perdamaian dan pengakuan internasional akan tergantung pada desakan masyarakat internasional, termasuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
"Saya mengajak kepada segenap masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang relevan dalam menyelesaikan konflik dan membawa kedamaian bagi dunia. Kita dapat melakukannya, dan sebagai masyarakat wilayah Asia Pasifik, kita memiliki kewajiban untuk membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat dunia," ujar dia. rep: Mas Alamil Huda, dari Nadi, Fiji, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
