PEKANBARU -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku terkendala verifikasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak putus sekolah sehingga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Anak putus sekolah juga menjadi sasaran dari program KIP. Mereka mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan, tapi kita kesulitan dalam mengakumulasi datanya yang masih terdapat di kelurahan ataupun desa," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kemendikbud, James Mondouw, di Pekanbaru, Senin (29/8).
James memaparkan, diperlukan sinkronisasi data dari kabupaten/kota mulai dari tingkat desa dan kelurahan agar mempermudah verifikasi terhadap anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan.
Di Riau saat ini, menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, terdapat 162.000 anak putus sekolah setingkat SMA sederajat. Peran media juga dinilai James penting untuk menginformasikan data-data yang ditemukan di lapangan agar secara komprehensif terpenuhi di Kemendikbud RI.
"Peran media membantu menginformasikan karena sekarang kita butuh kerja sama dengan pemerintahan di level desa dan keluharan diminta peran aktifnya," katanya.
Sedangkan, verifikasi dari pihak sekolah sudah terdata melalui Disdikbud setempat dengan kategori program KIP dari pelajar kurang mampu.
Kepala Disdikbud Riau Kamsol menyebutkan, angka anak putus sekolah di Riau mencapai 162 ribu anak. Ia menyebut ada empat faktor penyebab, di antaranya kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan kesenjangan dari prasarana. antara, ed: Hafidz Muftisany
Ikuti Whatsapp Channel Republika
