Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

BPJS Kesehatan Diminta Utamakan Pencegahan

Sabtu 20 Aug 2016 16:53 WIB

Red: Arifin

JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk mengoptimalkan program promotif dan preventif kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Wapres kepada dirut BPJS Kesehatan dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (18/8).

"Pak Wapres mengingatkan pentingnya promotif dan preventif untuk kemudian pemanfaatan ini justru jangan jadi kebanggaan. Banyak orang sakit itu menjadi indikator bagaimana program promotif-preventif (berjalan)," kata Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat. 

Ia menjelaskan bahwa pelayanan promotif preventif itu meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, dan program pengelolaan penyakit kronis/prolanis. Fahmi juga menyebutkan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai hampir 157 juta orang pada 2015. Dari jumlah itu, menurut Fahmi, tercatat ada 146 juta peserta yang memanfaatkan program kesehatan.

Dia memerinci bahwa 100 juta lebih masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian hampir 40 juta memanfaatkan rawat jalan di rumah sakit, sedangkan enam juta lainnya rawat inap. Meskipun demikian, dia menganggap angka itu belum ideal karena ternyata banyak orang sakit yang kemudian bergabung dalam program BPJS Kesehatan. 

"Dengan mengupayakan semakin sedikit orang sakit, program ini semakin bagus. Jadi, pesan beliau (Wapres) agar aktifkan program ini," kata Fahmi. Dia juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu membayar iuran minimal Rp 36 ribu. Untuk menutupi ketimpangan iuran dengan pengeluaran, BPJS Kesehatan membutuhkan dana Rp 6,8 triliun yang akan ditutupi dengan penyertaan modal negara (PMN). "Hitungannya, DJKSN untuk masyarakat miskin Rp 36 ribu. 

Tapi, kemampuan pemerintah fiskalnya Rp 23 ribu. Jadi, ada selisih Rp 13 ribu. Seperti yang didiskusikan di DPR masuk dana PMN. Prediksi kita hitung dengan Kemenkeu Rp 6,8 triliun," ujarnya. Terkait penghapusan denda dua persen bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran, Fahmi menganggapnya justru menguntungkan masyarakat. 

Dalam kesempatan itu, dirut BPJS Kesehatan juga melaporkan kepada Wapres bahwa dari sekitar 500 kabupaten/kota, sekitar 70 persen sudah menggabungkan program Jaminan Kesehatan Daerah dengan BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan terpisah, pada Kamis, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan sosialisasi BPJS Kesehatan. 

Untuk mendukung program sosialisasi, saat ini tengah digodok penggunaan mobil keliling sosialisasi. Kepada warga yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, Andayani mengimbau untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat satu untuk mengecek data kartu. Selain itu, bisa juga melalui call center BPJS Kesehatan di nomor 1500400. Ini terkait adanya temuan kasus pemalsuan kartu BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat.    antara, ed: Stevy Maradona 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA