Tuesday, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Tuesday, 5 Rabiul Awwal 1440 / 13 November 2018

Intoleransi di Bali Dikecam

Ahad 24 Aug 2014 13:07 WIB

Red: operator

Pelarangan atribut bertentangan dengan ajaran Hindu.

JAKARTA -Sikap intoleransi oknum penganut Hindu di Bali menuai kecaman dari berbagai kalangan, termasuk ormas Hindu. Ketua Suka Duka Banjar (PHDI) Jakarta Pusat sekaligus anggota pengurus harian PHDI Pusat IDG Ngurah Utama mengecam aksi intoleransi yang mengatasnamakan umat Hindu tersebut. "Ajaran Hindu sangat toleran," katanya kepada Republika di Jakarta Sabtu (23/8).

Agama ini memiliki ajaran om basudewa kumtu ba kamyang menekankan bahwa manusia bersaudara.Aksi intoleransi apa pun bentuknya bertentangan dengan ajaran Hindu itu sendiri.

Ngurah menyebut, Islam dan Hindu hidup harmonis di Bali. Meski minoritas, Muslim boleh menggunakan atribut ke agamaan, mendirikan masjid, dan menja lankan ritual keagamaan di Bali. Ia menduga, oknum tersebut merupakan kelompok fanatik yang ada di tiap agama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Republika/Rakhmawaty La'lang

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Toleransi melakukan aksi damai memperingati hari toleransi Internasional di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (16/11).

 

Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana menegaskan, segenap umat Hindu tak boleh bersikap sektarian dan mengusik kenyamanan kelompok yang berbeda keyakinan. Menu rutnya, tuntutan pelarangan jilbab, peci, atau pendirian bank syariah tidak dibe narkan. "Jika membawa keuntungan, mengapa harus kita tolak?" katanya.

Ia mengingatkan, provokasi pihak ketiga agar kasus intoleransi di Bali seolah besar. Karena itu, PHDI gencar mengimbau dan menyosialisasikan pentingnya berbhineka tunggal ika. Ia meminta pemerintah mampu mengayomi dan membina masyarakat, sambil terus-menerus mencegah situasi yang menyebabkan orang menjadi tidak toleran kepada masyarakat yang lain.

Hak asasi Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Budaya Natsir Zubaedi menambahkan, penggunaan lambang keagamaan yang agamanya sudah sah menurut negara adalah hak, tidak bisa dilarang-larang. Jika ada larangan dari suatu kelompok maka ia telah melanggar hak asasi manusia.

Selama ini, kata dia, umat Islam dan Hindu Bali telah hidup berdampingan secara damai sejak lama.Hanya saja, ada sebagian kecil kelompok yang menyulut intoleransi dan harus segera diakhiri.Terutama pemerintah, kata dia, harus sigap terhadap gesekan tersebut.Jangan sampai ada pembiaran hingga percikan intoleransi menjadi besar.

Pemerintah harus mengantisipasi gejala keekstreman dari beberapa kelompok fundamentalis dalam konteks radikalisme. "Dan, ini harus melibatkan semua pihak," paparnya.

Tindak pencegahan, ungkap dia, antara lain, melalui dialog dan sosialisasi kepada oknum yang intoleran. Ini penting, karena bisa jadi aksi tersebut dipicu oleh ketidaktahuan mereka tentang ajaran Hindu yang toleran demikian pula dengan filosofi ber bangsa dan bernegara. Prinsipnya mayoritas harus melindungi minoritas." Jika perlu ada dialog langsung kedua belah pihak agar segera redam," ujarnya.

Sebelumnya, sekelompok massa di Bali menggelar aksi demo menentang penggunaan kerudung dan peci hitam oleh karyawan sejumlah perusahaan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Hindu Bali itu terdiri dari Cakrawahyu, Yayasan Satu Hati Ngrestiti Bali, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, dan Pusat Koordinasi Hindu Nusantara. Para demonstran mendesak agar kebijakan penggunaan kerudung dan peci oleh para karyawan perusahaan tersebut dicabut.

Dalam aksinya, mereka bertemu dengan PT Jasamarga Bali Tol dan melahirkan kesepakatan untuk meniadakan kebijakan tersebut. Selain kepada PT JBT, protes serupa juga ditujukan kepada perusahaan lainnya di Bali, antara lain, Hypermart, Smartfren, Hoka-hoka Bento, dan Taman Nusa.  rep:c78, ed: nashih nashrullah

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA