Kelompok militan yang terkait Alqaidah mengandalkan uang tebusan. Mereka bahkan menjadikan uang tebusan sebagai pendapatan utama. Pada 2004 hingga 2012, kelompok-kelompok tersebut mendulang 120 juta dolar AS.
Pakar PBB yang memantau sanksi terhadap Alqaidah, Yotsna Lalji, dalam pertemuan dengan Komite Antiterorisme Dewan Keamanan PBB, mengungkapkan, penculikan untuk memperoleh uang tebusan menjadi sebuah strategi.
Aksi penculikan masih berlangsung hingga saat ini, bahkan intensitasnya meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pecahan Alqaidah yang menjadi cikal bakal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mampu mengumpulkan 45 juta dolar AS.
Alqaidah dan kelompok afiliasinya menjadikan penculikan sebagai sumber utama menuai pendapatan. Ia merujuk pada rekaman pernyataan pemimpin Alqaidah Ayman al-Zawahri yang dirilis pada Oktober 2012.
Zawahri menyerukan agar pendukung Alqaidah di seluruh dunia melakukan penculikan terhadap orang-orang Barat. ‘’Sekitar 120 juta dolar AS dibayarkan kepada kelompok-kelompok militan sebagai tebusan antara 2004-2012,’’ kata Lajli, Selasa (25/11).
Ia menambahkan, Alqaidah di Semenanjung Arabia, yang dioperasikan dari Yaman, menerima 20 juta dolar AS tebusan antara 2011 dan 2013. Alqaidah di Maghribi atau Afrika yang berpusat di Afrika Utara mendulang pundi sebesar 75 juta dolar AS dalam empat tahun ini.
Termasuk di dalamnya Boko Haram di Nigeria dan Al-Shabab di Somalia. Sedangkan, kelompok Abu Sayyaf di Filipina memperoleh uang tebusan sekitar 1,5 juta dolar AS. Pekan lalu, Presiden AS Barack Obama mengkaji ulang respons AS terhadap warganya yang diculik ISIS.
Namun, ia menegaskan, perubahan itu tak termasuk kebijakan terkait uang tebusan. Selama ini, AS menolak membayarkan uang tebusan untuk warganya yang diculik kelompok militan. Banyak pemerintah yang membayarkan uang tebusan.
Di sisi lain, banyak warga AS yang keluarganya menjadi korban penculikan mengeluhkan pemerintahnya. Menurut mereka, Pemerintah AS tak melakukan tindakan yang memadai untuk menyelamatkan sandera. Karena itu, banyak sandera melayang nyawanya.
Secara terpisah, Dewan Keamanan PBB mencoba lebih banyak mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Juli lalu mereka meloloskan resolusi yang mengizinkan truk-truk bantuan masuk tanpa harus memperoleh izin Pemerintah Suriah.
Duta Besar Australia untuk PBB Gary Quinlan menyatakan, negaranya bersama Luksemburg dan Yordania bergerak cepat untuk memperpanjang masa distribusi bantuan kemanusiaan itu. Otorisasi distribusi bantuan berakhir pada akhir Januari 2015.
Sepanjang enam bulan lalu, 30 konvoi PBB yang membawa bantuan makanan, medis, air, dan peralatan sanitasi dikirim ke Suriah melalui Turki dan Yordania. Koalisi Nasional Suriah, kelompok oposisi Suriah, menyatakan bantuan itu belum menyentuh semua warga.
Sebanyak 3,5 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi baru sedikit yang mendapatkannya. Karena itu, kelompok oposisi mendesak PBB meningkatkan upaya agar bantuan mencapai seluruh warga Suriah yang membutuhkan. n ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
