MOSKOW — Rusia menegaskan pengiriman senjata oleh negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Ukraina membahayakan. Senjata NATO justru akan melahirkan kejahatan perang di Ukraina timur yang kini dikuasai separatis Ukraina.
Ketua Parlemen Rusia Sergei Naryshkin memperoleh informasi dari berbagai sumber mengenai pengiriman senjata. "Bagi kami, tindakan negara-negara NATO mengarah pada intervensi secara terbuka," katanya seperti dilansir kantor berita Interfax, Selasa (16/9).
Menurut dia, negara-negara pemasok juga bersekongkol dengan Ukraina melakukan kejahatan perang. Pada Ahad (14/9), Menteri Pertahanan Ukraina Valery Haletey mengungkapkan, negara NATO mulai mengirimkan senjata ke Ukraina.
Ada lima negara yang diyakini memberikan senjatanya. Mereka adalah AS, Italia, Norwegia, Polandia, dan Prancis. Namun, kelima negara itu membantah pernyataan Haletey. Selain pengiriman senjata, pada Senin (15/9), pasukan NATO telah memulai latihan perang di Ukraina barat.
Di sisi lain, Rusia menyatakan sanksi Barat terhadap Rusia tak menyelesaikan masalah di Ukraina. Sanksi berlaku karena Rusia mendukung separatis Ukraina. Wakil Perdana Menteri Rusia Arkady Dvorkovich menyatakan langkah Barat kontraproduktif.
Pemerintah tetap akan mendukung perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi ekonomi AS dan Uni Eropa. Namun, mantan menteri keuangan Rusia Alexei Kudrin menyatakan, Rusia tak bakal mampu menopang seluruh perusahaan negara.
Ia beralasan, kini pertumbuhan ekonomi Rusia melambat dan anggaran belanja untuk warga lebih besar. Salah satu perusahaan negara yang membutuhkan dukungan adalah Rosneft. Perusahaan minyak ini berharap kucuran 40 miliar dolar AS.
Untuk meredam langkah separatis, Presiden Ukraina Petro Poroshenko kembali menawarkan konsesi. The Washington Post, Senin (15/9), melaporkan, usulan Poroshenko mencakup perlindungan bagi warga berbahasa Rusia dan memungkinkan mereka memilih hakim sendiri.
Ukraina timur memperoleh kebebasan membuat pasukan polisi sendiri dan menjalin hubungan erat dengan Rusia. Poroshenko menawarkan amnesti dan otonomi lebih luas. Semua ini dapat terwujud jika Ukraina timur tak memerdekakan diri.
"Tak ada yang lebih penting bagi kita daripada perdamaian. Ini adalah posisi kunci untuk memastikan hal itu," ungkapnya. Sayangnya, uluran tangan Poroshenko tak disambut baik. Separatis malah menyerukan pembentukan negara bernama Rusia Baru.
Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk Alexander Zakharchenko mengatakan, mereka akan mengurus tanahnya sendiri. "Tanah kami akan jadi milik kami dan yang berlaku hukum kami." Donetsk dan Luhansk adalah wilayah yang dikuasai separatis.
Poroshenko juga menyerukan pemilihan lokal di daerah yang dikuasai oposisi pada 9 November. Namun, pejabat Republik Rakyat Donetsk Miroslav Rudenko mengatakan, pemungutan suara tak akan digelar sampai situasi stabil.
"Pemilihan kelak berjalan sesuai hukum kami, bukan hukum Ukraina," kata Rudenko. n reuters rep: gita amanda ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
