JAKARTA — Rencana pemerintah untuk membentuk badan promosi ekspor disambut baik oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pembentukan badan tersebut nantinya dapat mendorong ekspor Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan yang saat ini mengalami defisit.
Tak hanya itu, rencana pembentukan badan promosi ekspor juga dapat menjadi wadah untuk menyinergikan kementerian-kementerian yang terkait dengan urusan ekspor impor. "Badan ini nantinya jangan hanya menjadi beban, tapi harus menjadi aset untuk negara," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto kepada Republika, Kamis (30/10).
Karena menjadi aset negara, menurut Suryo, pemerintah perlu menempatkan orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan di badan tersebut. "Harus dipilih yang memiliki pengalaman di bidang ekspor, mengerti pemasaran produk, memahami pasar, dan menguasai lapangan," ujarnya.
Suryo menambahkan, langkah untuk merebut pasar internasional tidak mudah dan harus ada kiat-kiat khusus. Salah satu strategi untuk meningkatkan ekspor, yakni dengan menciptakan demam ekspor di Tanah Air.
Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, menurutnya, diperlukan dukungan dan kerja sama antarkementerian terkait sehingga nantinya demam ekspor ini bisa menulari semua orang dan tidak hanya terfokus pada satu sektor. "Semua sektor harus terintegrasi, saling membantu, dan memecahkan solusi bersama untuk mempermudah ekspor," kata Suryo.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian (Kementan) Yusni Emilia Harahap mengatakan, pihaknya belum berencana membentuk lembaga khusus yang bertugas mempromosikan produk pertanian nasional ke pasar mancanegara. Diungkapkannya, meski Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan pembentukan badan promosi ekspor, ia merasa belum perlu membentuk lembaga sejenis di lingkup Kementan.
Menurutnya, Kementan melalui Ditjen PPHP telah memiliki fungsi untuk mempromosikan produk-produk pertanian unggulan, termasuk produk yang diekspor. "Fungsi itu sudah kami jalankan sejak lama," kata Emilia.
Hingga saat ini, lanjut Emilia, Kementan masih memberlakukan nomenklatur yang sama seperti pada periode sebelumnya. Sehingga, belum muncul wacana untuk membentuk lembaga baru di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Ia menuturkan, fokus Ditjen PPHP saat ini adalah meningkatkan kualitas produk pertanian, baik segar maupun olahan, agar semakin dapat menembus pasar global. Strategi tersebut tidak hanya dijalankan oleh Ditjen PPHP, tapi juga di ditjen yang mengurusi komoditas terkait. Emil menjelaskan, komoditas perkebunan, seperti kakao, kopi, dan kelapa sawit, merupakan kontributor terbesar dari total produk pertanian Indonesia yang diekspor.
Di samping itu, peran Ditjen PPHP dalam mempromosikan produk pertanian juga ditopang oleh pemerintah daerah. "Pemda harus betul-betul memahami potensi pertanian di masing-masing wilayah sehingga pembangunan pertanian konsisten dan terintegrasi," kata Emilia.
Lebih lanjut, Suryo menuturkan, target ekspor ke depan harus positif dan hal yang harus diupayakan saat ini, yakni nilai tambah yang dikaitkan dengan kebijakan industri. Kebijakan ini, sambungnya, harus mendorong industri untuk menciptakan nilai tambah dalam produknya. "Industri-industri hilir yang berbasis bahan baku lokal harus digenjot agar memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara," ujarnya. n c88 rep: rizky jaramaya ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
