Muhammadiyah akan terus mengawal kasus Siyono.
JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan merilis hasil lengkap autopsi terduga teroris Siyono, pekan depan.
Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas meng ungkapkan, teka-teki kematian Siyono perlahan mulai terungkap pasca-autopsi yang dilakukan oleh tim dok ter forensik Muhammadiyah beberapa hari lalu.
Dari hasil autopsi, diketahui Siyono menderita beberapa patang tulang, terutama pada bagian dada, akibat hantaman benda tumpul. Kendati demikian, Hafid enggan membeberkan lebih detail perihal hasil autopsi tersebut.
Ia hanya menyebut hasil autopsi tersebut akan segera diumumkan kepada publik. "Mungkin awal pekan depan,"
katanya seusai menghadiri acara pengajian bulanan Muhammadiyah di kan tor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/4) malam.
Menurutnya, pengusutan kasus kematian Siyono memang patut dilaku kan oleh Komnas HAM. Lembaga ini dibentuk untuk melindungi warga Indonesia dan segenap tumpah darahnya. "Tidak boleh ada tetesan darah terjadi tanpa negara hadir," ujar Hafid.
Bila tidak diungkap, lanjutnya, bisa dibilang Indonesia telah gagal sebagai negara. Sebab, ada kasus kematian yang tak terungkap dan menjadi misteri bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta Komnas HAM sungguh-sungguh dan fokus mengawal penyingkapan kasus ini. Atau mereka tidak mau mengumumkan (hasil autopsi) karena adanya beberapa kekhawatiran. Komnas HAM harus sungguh-sungguh mengawal dan tidak boleh bergeming.
Bila hasil autopsi telah rampung dan tuntas, ia juga meminta Komnas HAM untuk segera mengumumkan hal tersebut kepada publik. "Harus dibuka kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi," ujar Abdul.
Muhammadiyah, imbuhnya, akan terus mengawal pengusutan kasus pembunuhan terduga teroris Siyono. Ia menegaskan, proses pendampingan yang dila kukan PP Muhammadiyah terhadap keluarga Siyono bukanlah tindakan yang hendak melawan aparat berwenang, melainkan upaya untuk menguak kebenaran guna tegaknya keadilan.
Abdul mengatakan, PP Muhammadiyah, yang diminta bantuannya oleh keluarga Siyono untuk membongkar sebab musabab kematiannya, memang patut memberikan bantuan. "Kami tidak ingin me lawan polisi ataupun Detasemen Khusus (Densus) 88. Tapi, kami ingin menegakkan keadilan dan membantu pencari keadilan," ujarnya.
Karena itu, kendati PP Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan untuk mengautopsi jasad Siyono, kata Abdul, pihaknya tetap meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melakukan hal tersebut.
"Karena Komnas HAM bisa melakukan itu. Tujuannya tentu agar misteri kematian Siyono dapat secara gamblang dikuak," ujarnya.
Tidak Pancasilais Terkait Siyono, Ketum Pemuda Muhammadiyah menyebut Densus 88 tak Pancasilais. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, apa yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 terhadap Siyono sangat tidak Pancasilais.
Densus 88 telah mengabaikan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan ber adab. Untuk menanggulangi kemelut te roris me di Indonesia, Densus seharusnya tetap menjunjung tinggi prosedur dan mekanisme hukum. "Jangan sampai penegakan hukum kepada teroris, lantas mengabaikan HAM," ujarnya. c23, ed: Nashih Nashrullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
