JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar mafia hukum di tubuh Polri harus diberantas. Hal tersebut guna memenuhi harapan masyarakat terhadap polri.
"Praktik mafia hukum diberantas," ujar Jokowi dalam pidatonya saat menjadi inspektur upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7).
Menurut Jokowi, tugas Polri akan semakin berat dan kompleks. Hal tersebut sebagai dampak dari globalisasi.
Di samping itu, di dalam negeri akan diwarnai dengan kejahatan konvensional dan transnasional. Sementara, tuntutan masyarakat agar Polri mampu menjaga keamanan semakin tinggi.
Karena itu, Jokowi meminta agar pencegahan terhadap terjadinya kejahatan harus dikedepankan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dilakukan dengan tegas dan profesional.
"Itu untuk menjamin kepastian hukum," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta agar polri bekerja sama dengan penegak hukum yang lain dalam penegakan hukum. Selain itu, Jokowi menginginkan agar pelayanan terhadap kelompok minoritas diprioritaskan.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang didampingi Mufidah Kalla tiba di Gedung Ruang Rapat Utama Mabes Polri pukul 17.20 WIB. Presiden mengenakan setelan jas hitam dan wapres mengenakan baju koko putih disambut Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, serta perwakilan pimpinan KPK.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menanggapi permintaan Jokowi tersebut. Menurut Badrodin, pihaknya sudah melaksanakan upaya pemberantasan mafia hukum di tubuh polri secara maksimal.
"Mudah-mudahan, ada hasilnya," ujar Badrodin.
Pada kesempatan itu, Badrodin juga mengatakan, peralatan yang sudah lama dimiliki polri harus dimodernisasi. Peralatan juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.
"Sehingga, Polri juga harus mengikuti agar tidak kalah dengan kejahatan," ujar Badrodin.
Menurut Badrodin, banyak peralatan yang dimiliki Polri saat ini harus dimodernisasi. Terutama, peralatan pendeteksi pengawasan.
Selain itu, peralatan pendukung juga dibutuhkan. Misalnya, laboratorium forensik DVI Nafis.
Badrodin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden atas kenaikan remunerasi bagi seluruh anggota Polri di Tanah Air. "Terima kasih Presiden Joko Widodo yang telah menaikkan remunerasi seluruh anggota Polri. Kebijakan tersebut akan mendorong anggota Polri untuk lebih meningkatkan kinerja," katanya.
Kapolri menjelaskan, perayaan Hari Bhayangkara telah menjadi tradisi di lingkungan Polri sebagai bentuk rasa syukur dan bangga atas lembaga penegak hukum tersebut. Perjalanan sejarah Kepolisian RI selama 69 tahun terakhir, kata Badrodin, telah mematangkan para perwira polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
"Namun demikian, banyak hal yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, melalui momentum ini kami bertekad bangkit dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," katanya.
Hari Bhayangkara bukan hari lahir Polri, melainkan peringatan atas terbentuknya Kepolisian RI yang dahulu belum terkoordinasi secara nasional. Hari Kepolisian Nasional tersebut kemudian ditandai dengan penerbitan Perpres Nomor 11/SP/1946 tertanggal 1 Juni 1946 yang berada di bawah pimpinan Presiden RI. rep: Rahmat Fajar ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
