YOGYAKARTA — Aksi penindakan, seperti penangkapan dan pengungkapan kasus korupsi dinilai tak membuahkan hasil maksimal dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan pencegahan saat ini sudah harus lebih diutamakan ketimbang penindakan.
Ketua Komisi Pemberabtasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, mulai 9 Desember 2014 (Hari Antikorupsi Internasional) pemberantasan korupsi akan memasuki era baru. KPK akan mengedepankan pencegahan korupsi ketimbang penindakan.
"Pada masa lalu kita hanya melakukan pendekatan penindakan represif semata dan mengabaikan pendekatan pencegahan," kata Samad di sela pembukaan Festival Antikorupsi 2014 di Yogyakarta, Selasa (9/12).
Pendekatan penindakan, kata Samad, hasilnya tidak menggembirakan atau tidak terlalu signifikan ketika melihat IPK KPK. Sampai saat ini, pergerakan IPK mencapai tiga digit. "Ini belum merupakan capaian yang kita harapkan," ujarnya.
Untuk mewujudkan harapan, ia menandaskan KPK harus berani memasuki era baru yang telah dicanangkan pada Roadmap dan Rencana Strategis 2011-2015. "Memadukan, mengintegrasikan pendekatan tindakan represif dan pendekatan pecegahan," katanya.
Era baru, Samad mengungkapkan, diterapkan karena tidak ingin KPK hanya sebagai "pemadam kebakaran" saja. "Memadamkan api langsung pergi, menangkap orang dan membawa ke pengadilan yang akan memvonisnya. KPK hanya berhenti di situ," ujarnya.
Ia mengharapkan KPK membuat lompatan dengan memadukan pendekatan represif dan pendekatan pencegahan korupsi. Pendekatan pencegahan meliputi perbaikan sistem di seluruh kementerian, lembaga, dan organisasi di seluruh Indonesia.
Langkahnya, KPK akan memperbaiki sistem. Sebab, sistem dan individu menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Sebagian besar sistem di lembaga negara mempunyai peluang menciptakan kejahatan korupsi. "Karena itu, sebaik apa pun orangnya kalau tidak didukung dengan sistem yang baik, sistem yang transparan, sistem akuntabel, orang-orang baik itu akan tergelincir dan menjadi orang sesat," kata Samad.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan,sebagian besar sumber daya di KPK berada dalam bidang pencegahan di lembaga ini. Hal tersebut dinilai menjadi bagian terpenting dan lebih efektif dalam memerangi korupsi. "60 sampai 70 persen resouces KPK ada di pencegahan," ujar Bambang.
Senada dengan kolega di KPK, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengatakan, dalam menghadapi kasus korupsi yang harusnya perlu dilakukan oleh para penegak hukum, yakni berlomba untuk melakukan pencegahan, bukan penindakan. Sebagai lembaga negara penegak hukum, kata Ronny, Polri, Kejaksaan, dan KPK selain memiliki bagian penindakan, juga memiliki bagian khusus pencegahan yang bisa menggandeng seluruh kementerian dan lembaga negara dalam melakukan upaya pencegahan.
Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengungkapkan, upaya-upaya pencegahan terus dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu bentuknya, yakni menggiatkan kampanye antikorupsi dan penyuluhan hukum yang melibatkan peran aktif masyarakat seluas-luasnya.
Anggaran Online
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh provinsi membangun sistem penganggaran yang berbasis online agar mudah dipantau. Jokowi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi menerapkan program e-budgeting dan cash management. Dengan sistem tersebut, gubernur dapat memantau arus kas secara real time. "Pas jadi gubernur, pakai tab saja saya bisa lihat uang yang masuk berapa, yang keluar berapa. Mengapa ini tidak dilakukan semua provinsi?" ujarnya.
Apabila semua provinsi sudah menerapkan sistem online dalam mengelola anggarannya, Presiden juga bisa memantau secara langsung kondisi keuangan di tiap provinsi. Kemudian, sistem tersebut juga akan disambungkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih mudah diawasi.n c82 rep: heri purwata, mas alamil huda ed: muhammad hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
