JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Tujuh poin penting sikap MUI ditandatangani langsung oleh Ketua Umum KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas di Jakarta, Rabu (14/12).
Dalam pernyataan sikapnya, MUI mengutuk tindakan pembantaian, pengusiran, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan, penangkapan, dan sejumlah tindakan tidak berperikemanusiaan lain yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. "Tindakan yang dilakukan tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya, tidak dapat ditoleransi atas nama apa pun. Bahkan, tindakan-tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pembasmian etnis (genosida) terhadap kaum Muslimin Rohingya," tulis pernyataan MUI.
MUI selaku otoritas tertinggi umat Islam di Indonesia mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan pembantaian dan segala bentuk kebiadaban tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya. Myanmar pun didesak memberikan perlindungan hak-hak hidup dan beragama Muslim Rohingya.
"Bila tidak segera dilakukan, kami meminta Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut karena dia tidak pantas menyandangnya," demikian pernyataan MUI. MUI juga menuntut Pemerintah Myanmar untuk segera mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan memberikan hak-hak mereka tanpa diskriminatif.
MUI menyesalkan sikap PBB yang tidak proaktif mengatasi masalah pembantaian etnis terhadap Muslim Rohingya. "Untuk itu, kami mendesak PBB dan lembaga-lembaga internasional lain untuk segera melakukan langkah konkret dalam mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar. Melaporkan Pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta segera mengirimkan pasukan perdamaian melindungi suku Rohingya yang tidak berdosa," tulis pernyataan MUI.
Terhadap Pemerintah Indonesia, MUI meminta agar pemerintah berperan aktif dalam tragedi kemanusiaan di Myanmar dan memelopori upaya penyelesaian masalah bersama negara-negara ASEAN serta negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tanpa harus mengorbankan Protokol ASEAN.
MUI juga meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan tempat tinggal bagi pengungsi (eksodus) Rohingya, semisal di salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Tujuannya agar mereka dapat membangun kehidupan baru di tempat tersebut.
MUI mengajak seluruh komponen umat Islam Indonesia memberikan bantuan kepada kaum Muslim Rohingya. "Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia," demikian poin terakhir pernyataan MUI.
Kemarin, Komisi Hubungan Luar Negeri MUI menggelar seminar internasional Save Rohingya. Seminar mengangkat tema "Solusi Komprehensif Atas Tragedi Kemanusiaan di Myanmar".
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, KH Muhyiddin Junaidi, mengatakan, seminar bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rakhine, Myanmar. Ia menegaskan, secara moral Indonesia memiliki kewajiban membantu Muslim Rohingya, terutama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia.
"Kita sudah bantu saudara-saudara di Palestina. Itu terus kita lakukan. Sekarang sudah saatnya Indonesia sebagai founding fathers ASEAN membantu Muslim di Myanmar," kata Muhyiddin. Menurut dia, MUI sudah mengambil langkah-langkah untuk mendorong penyelesaian permasalahan ini.
Dimulai dari mengirimkan surat kepada perwakilan PBB di Jakarta, bertemu Presiden Joko Widodo, serta menyampaikan petisi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun, secara bersamaan, Indonesia tetap menghargai Protokol ASEAN yang melarang adanya intervensi pada urusan internal masing-masing negara anggota.
Muhyiddin menjelaskan, umat Islam di Indonesia ikut bangga dengan sikap masyarakat Malaysia yang berunjuk rasa meminta perlindungan kepada Muslim Rohingya. Namun, dia menyebut Indonesia memiliki cara tersendiri dan memilih tidak menggunakan megaphone diplomacy.
Sejauh ini, usaha Indonesia sudah menunjukkan kemajuan, terutama selepas diundangnya Retno Marsudi oleh pemimpin de facto sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi. Salah satu bentuk kesepakatan adalah akan dibukanya akses bantuan kemanusiaan khusus asal Indonesia.
"Mudah-mudahan semua usaha bisa didengar Pemerintah Myanmar, mengetuk hati nurani pengambil keputusan di Myanmar agar mengakui umat Islam di Myanmar," ujar Muhyiddin.
Tanggapan Kemenlu
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan, Indonesia terus mendorong Pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rakhine. Caranya melalui diplomasi secara simultan sejak kekerasan meletus Oktober lalu.
"Indonesia juga terus mendorong proses demokratisasi Myanmar," kata Hasan. Ia menyebut Pemerintah Indonesia juga mendesak Pemerintah Myanmar agar menyelesaikan akar permasalahan suku Rohingnya, termasuk mendorong pemberian status legal sebagai warga negara Myanmar dan memberikan perlindungan HAM-nya.
Sejak 2012, lanjut Hasan, Pemerintah Indonesia memberikan pelatihan capacity building kepada Pemerintah Myanmar agar negara tersebut menjadi negara demokrasi, melindungi HAM, melakukan pemilu dengan baik, serta didorong mempraktikkan good government. Atas ragam bantuan tersebut, Myanmar selalu menerima Indonesia dengan tangan terbuka.
"Ini kesempatan bagi Indonesia untuk mendesak Myanmar melindungi HAM warganya, termasuk HAM suku minoritas Rohingya," ujar Hasan.
Dalam pertemuan antara Retno dan Suu Kyi, Indonesia menekankan pentingnya stabilitas keamanan di Rakhine serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
Dari sisi regional, sampai saat ini ASEAN memang belum bersikap. Namun, berkat kunjungan Retno, pekan depan akan digelar A Foreign Ministerial Retreat Meeting di Yangon atas permintaan Suu Kyi. "Mudah-mudahan ini bukan hanya forum bagi Myanmar untuk menjelaskan posisinya. Diharapkan jadi kesempatan bagi Myanmar untuk menyelesaikan masalah di Rakhine dengan baik," kata Hasan. rep: Wahyu Suryana, Dyah Ratna Meta Novia, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
