JAKARTA - Pemerintah memperketat lalu lintas unggas dari satu daerah ke daerah lainnya. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, mengatakan, ini penting untuk mencegah wabah.
Pemerintah hingga hari ini masih menurunkan tim pemantau bekerja sama dengan pemda. ''Tim sudah terjun ke wilayah Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Balikpapan, dan Makassar,'' kata Diarmita, Selasa (29/3).
Kepada seluruh tim ia meminta agar memperhatikan dan melakukan pemeriksaan ganda terhadap kondisi kesehatan unggas serta kelengkapan surat keterangan kesehatan hewan yang dikirim melalui Pelabuhan Bakauheuni, Lampung, dan Merak, Banten.
Berdasarkan pengamatan, lanjut dia, puncak penyebaran flu burung memang terjadi pada Maret, tetapi akan menurun signifikan pada April. Namun, tetap langkah-langkah strategis terus dibangun dengan sistem deteksi dini, pelaporan segera, dan respons cepat.
Sejumlah pemerintah daerah juga berlaku secara ketat untuk mencegah menyebarnya flu burung. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) memutuskan untuk menghentikan dulu pasokan bibit ayam dan itik yang berasal dari Pulau Jawa. "Untuk Maret ini sementara kita tutup, kebijakan tutup," ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan dan Kesmavet) Dinas Peternakan Sumbar M Kamil kepada Republika, Selasa (29/3).
Kamil menyatakan, setiap bulan bibit itik dan ayam dari Jawa masuk ke Sumbar. Dinas peternakan selalu mengeluarkan rekomendasi mengenai masuknya bibit unggas itu. Demi mencegah merebaknya flu burung, kata dia, pada Maret ini direkomendasikan tutup dulu sementara. Pemprov Sumbar, jelas dia, memang memperketat masuknya bibit unggas dari Jawa. Disinyalir, ujar dia, flu burung sudah menyebar di Sukabumi, Jawa Barat, dan sejumlah kabupaten di Jawa Timur serta sejumlah wilayah lainnya.
Langkah pengetatan ini, kata Kamil, dilakukan pula dengan mensyaratkan lokasi farm atau peternakan pemasok unggas harus bebas flu burung. Mereka mesti memiliki keterangan laboratorium bahwa unggas dan peternakannya negatif flu burung.
Di dalam wilayah Sumbar, dinas melakukan vaksinasi terhadap peternakan komersial. Namun, untuk sektor IV atau pemeliharaan unggas oleh penduduk tak ada vaksinasi. ''Kebijakan nasional dan provinsi, di sektor itu memang tak boleh vaksinasi,'' kata Kamil.
Langkah yang ditempuh adalah biosekuriti, menjaga kebersihan kandang unggas, dan penyemprotan disinfektan. Kamil menuturkan, ada laporan kematian unggas pada awal Maret lalu. Satu ekor ayam mati di Kabupaten Sijunjung. Ia optimistis flu burung tak merebak.
Sementara, Kabupaten Sukabumi menggalakkan restrukturisasi perunggasan. Kebijakan ini menyusul munculnya kasus flu burung di empat kecamatan, yaitu Tegalbuleud, Sagaranten, Cikidang, dan Kabandungan.
Kebijakan restrukturisasi perunggasan terutama melalui penataan peternak atau warga yang memelihara unggas di dekat permukiman warga. Misalnya, warga dilarang memelihara unggas sekitar 100 meter dari rumah.
Namun, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengakui upaya tersebut tidak mudah. ''Banyak warga yang sangat menggantungkan penghasilan tambahan dari beternak,'' terang dia. Ia berharap dinas peternakan menggiatkan penyadaran kepada warga. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Dian Daju menuturkan, dalam tiga bulan pertama 2016 sudah ada laporan 17 kasus flu burung.
Kasus ditemukan di Kecamatan Indramayu, Haurgeulis, Gantar, dan Karangampel. "Kasus flu burung dalam kurun waktu itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya," kata Dian. Namun, ia tak mengungkap data kasus flu burung yang lalu.
Peyebab meluasnya flu burung karena peternak membuang bangkai unggas mereka ke sungai dan saluran irigasi. Untuk melakukan antisipasi, selain memberikan penyuluhan kepada warga, dinas telah menyiapkan sebanyak tujuh dokter hewan. Menurut Dian, mereka ditempatkan di tiga pusat kesehatan hewan yang ada di Kecamatan Indramayu, Cikedung, dan Gantar.
Depopulasi selektif
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, menegaskan kembali bahwa pemerintah menyediakan ganti rugi untuk unggas yang terdampak depopulasi akibat terjangkit flu burung.
Jadi, kata dia, mestinya masyarakat tak ragu melapor kalau unggasnya terkena flu burung. Laporan masyarakat sangat penting agar flu burung tak menjadi wabah. ''Tapi kita juga sangat selektif untuk ganti rugi karena uang kita sedikit,'' katanya, kemarin. Ganti rugi diberikan setelah melalui pertimbangan teknis dan penghitungan matang. Depopulasi tidak dimaksudkan untuk pemusnahan unggas sakit, tetapi terhadap unggas carrier yang tampak sehat dan berkumpul dengan kelompok unggas sakit.
Ia menerangkan, carrier artinya unggas pembawa virus tetapi tak tampak sakit. "Dia kelihatan sehat saja tapi ketika tes laboratorium positif," tuturnya. Unggas jenis inilah yang harus didepopulasi. rep: Umi Nur Fadilah, Sonia Fitri Lilis Sri Handayani/Riga Nurul Iman/antara Umi Nur Fadhilah, Sonia Fitri ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
