INDRAMAYU – Impor beras yang dilakukan pemerintah membuat gundah petani di lumbung beras nasional, Jawa Barat. Apalagi masuknya beras dari Vietnam tersebut berlangsung saat petani panen musim gadu (kemarau).
Kehadiran beras Vietnam, membuat harga gabah di tingkat petani Kabupaten Indramayu melorot. ''Sejak impor beras dibuka, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan,'' ujar Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Sutatang, kemarin.
Sutatang menyebutkan, harga gabah kering giling (GKG) semula mencapai Rp 6.300 per kg. Namun saat ini, harganya turun menjadi Rp 6.000 per kg. Biasanya, harga gabah di tingkat petani saat musim panen gadu terus meningkat.
Harga gabah baru akan turun kembali saat petani mulai panen musim rendeng (penghujan) pada awal tahun. Sutatang pun mengaku kecewa karena impor beras justru dilakukan saat petani sudah panen musim gadu.
Padahal, saat panen gadu itulah kesempatan petani untuk menikmati keuntungan dengan tingginya harga gabah. Pada Rabu (11/11), Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan beras impor dari Vietnam yang ditargetkan 1 juta ton sudah masuk melalui pelabuhan di Tanah Air.
Kalla menyatakan, pemerintah mendatangkan beras impor untuk menjaga cadangan beras dan mencegah naiknya harga beras. Ia menegaskan pula, impor ini demi menjaga kebutuhan rakyat bukan untuk memperbaiki citra pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu, Firman Muntako, juga menyatakan kekecewaannya dengan kebijakan impor yang diambil pemerintah. ''Ya jelas kecewa karena tidak berpihak pada petani kita yang sudah jerih payah swasembada.''
Firman mengakui, area pertanian di Kabupaten Indramayu pada musim tanam gadu tahun ini terkena dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan. Namun, jelas dia, kondisi tersebut hanya menurunkan produksi dan tidak sampai mengganggu produksi.
Ia menjelaskan, produksi padi di Kabupaten Indramayu rata-rata di atas 1,5 juta ton gabah kering panen per tahunnya. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras hanya 250 ribu ton. Ini berarti, ia melanjutkan, Kabupaten Indramayu masih surplus.
Surplus ini kemudian dikirim ke berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, dan luar Jawa. Petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, juga menyayangkan langkah pemerintah pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri. Sebab, ini berimbas pada harga gabah mereka.
Ketua Kelompok Tani Tri Ligar V, Desa Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Olih Solihin, mengatakan saat ini harga gabah paling rendah Rp 4.600 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).
Harga ini masih cukup tinggi. Petani sedang menikmati harga yang bagus. "Tapi, dengan datangnya beras impor jelas akan merusak harga beras lokal," ujar Olih. Seharusnya, pemerintah tak impor sebab meski tujuh bulan dilanda kemarau, mayoritas sawah di Karawang bagus.
Meskipun ada kemunduran masa tanam, sekarang sudah banyak petani yang turun ke sawah. Termasuk di Desa Karang Ligar, sekarang usia padi sudah mencapai 30 hari. "Jadi, buat apa impor. Beras di kita saja masih cukup," ujarnya dengan nada kecewa.
Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang, Kadarisman, mendata dari 97 ribu luas sawah, yang panen sudah mencapai 65 persen. Jadi, mayoritas sawah di kabupaten ini tak terganggu El Nino.
Menurut dia, hal itu terjadi karena suplai dari Waduk Jatiluhur tetap ada sepanjang kemarau. Adapun yang mengalami kekeringan dan puso itu merupakan sawah tadah hujan. Luasnya sekitar 5.000 hektare. Namun, sisanya merupakan sawah irigasi teknis.
Dengan demikian, kondisi ini tak mengganggu produktivitas pertanian secara keseluruhan. Terkait dengan impor, pihaknya juga setuju dengan petani. Seharusnya, pemerintah pusat tidak membuka keran impor beras sebab merugikan petani di kemudian hari.
Beri subsidi
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Nono Sambas, menuturkan ada dua cara untuk memberikan kesejahteraan petani di tengah arus impor beras saat ini. Pertama, dengan memberikan subsidi kepada petani.
Subsidi ini berupa pembelian gabah oleh Bulog dengan harga yang tinggi, atau harga seperti saat sebelum impor. Apalagi, sebentar lagi ada petani di wilayah lain yang akan panen. Kedua, harga jual ke konsumennya harus tetap rendah. Ini subsidi untuk konsumen.
Nono menambahkan, impor beras mestinya harus didasarkan pada angka riil di lapangan. Sayangnya, sering terjadi angka ketersediaan pasokan beras tidak sesuai kondisi riil daerah. "Akibatnya, harga beras di daerah jatuh dan petani merugi.'' n c12 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
