REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan duduk bersama dengan pengusaha untuk membahas perlambatan ekonomi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pembahasan ini akan berlangsung di Istana Bogor, Kamis (3/9).
Presiden bersama pengusaha membahas persoalan yang menghambat kegiatan usaha dan investasi. Langkah ini, jelas Suryo, terkait rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Termasuk di dalamnya, kata Suryo, mengkaji ratusan aturan yang bisa menghambat investasi dan usaha.
"Aturan-aturan yang menghambat, yang kira-kira mengganggu dunia usaha, akan dipangkas,'' kata Suryo setelah acara makan siang Presiden bersama pengurus Kadin dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Istana Merdeka, Rabu (2/9).
Selama ini, kata Suryo, memang banyak aturan yang harus harus dideregulasi. Ia menuturkan, dalam acara makan siang di Istana, Presiden juga menyatakan, meski sedang mengalami pelemahan, perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain.
Presiden menekankan ketenangan dalam menghadapi kondisi ini. "Jadi, yang penting kita menjaga kepercayaan, jangan sampai mengambil sikap panik,'' kata Suryo mengutip Presiden. Namun, Suryo menyatakan, saat ini dunia usaha sedang menghadapi kesulitan mengakses dana.
Mereka tak dengan mudah mendapatkan kredit bank karena adanya kebijakan uang ketat. Padahal, menurut Suryo, pengusaha membutuhkan dana tambahan untuk usahanya. Ia berharap Indonesia bisa selamat melalui masalah berat ekonomi.
Terkait regulasi yang menghambat, Presiden bahkan sudah meminta regulasi yang membuat pertumbuhan ekonomi terganggu harus dipangkas. Paling tidak, pemerintah telah mengumpulkan 110 regulasi yang dianggap tidak mendukung iklim investasi di Tanah Air.
"Saya harapkan dalam pekan depan bisa diselesaikan," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna. Demi mempercepat proses deregulasi itu, Jokowi meminta segera digelar rapat maraton di Istana Bogor untuk membahas 110 aturan itu.
Regulasi yang tidak ramah pada investor, kata Presiden, harus segera dipangkas. "Kalau tidak, pergerakan dunia usaha akan sulit," ucapnya. Ia pun meminta dilakukan revisi undang-undang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan empat kelompok paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, paket kebijakan itu sudah dijelaskan di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (2/9).
Kelompok kebijakan pertama menyangkut fiskal dan keuangan, di antaranya aturan kepemilikan rumah/apartemen oleh orang asing. Ada juga pengaturan rasio utang terhadap ekuitas untuk peminjaman ke luar negeri.
"Kalau modalnya kecil, jangan minjam banyak-banyak, nanti jadi susah," kata Darmin, kemarin. Kelompok kedua, mencakup deregulasi besar-besaran soal investasi di sektor industri dan perdagangan. Ada lebih dari 100 peraturan yang akan diregulasi.
Menurut Darmin, ada peraturan yang disederhanakan, ada ada juga yang dihilangkan total. Kelompok ketiga meliputi kebijakan pemerintah mempercepat pembangunan di sektor energi, misalnya, insentif untuk percepatan pembangunan smelter.
Sedangkan yang keempat, kebijakan mengenai pangan. Salah satunya, jelas Darmin, penambahan kuota dua bulan beras miskin atau raskin. Penambahan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga beras pada saat musim paceklik akibat musim kemarau berkepanjangan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam konferensi internasional yang digelar BI dan IMF mengakui ekonomi Indonesia melambat. Perlambatan ini bahkan sebenarnya sudah mulai sejak 2013 mengikuti perlambatan ekonomi dunia.
Namun, secara makro ekonomi, ia menyatakan kondisinya bagus. Ini terindikasi dari neraca perdagangan. "Indonesia mengalami surplus perdagangan dan saya yakin bahwa BI bisa menjaga inflasi,'' katanya menegaskan.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, posisi makro ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan 15 tahun lalu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kata dia, Pemerintah Indonesia mampu melakukan reformasi dengan baik.
Soal perlambatan ekonomi saat ini, kata Lagarde, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain, termasuk Cina. Menurut dia, Pemerintah Indonesia sepenuhnya memahami apa yang perlu dilakukan dan siap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.
"Dengan meletakkan kebijakan ekonomi makro yang kuat dan memperkuat sistem keuangan, Indonesia bertahan dari ketidakstabilan.'' rep: Adian Wahyu Ramadhan, Satria Kartika Yudha Halimatus Sa'diyah/Iit Septyaningsih/c03 ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
