REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam 100 hari pemerintahannya. Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberi nilai merah atas kegagalan ini.
‘’Dalam 100 hari ini, dia kehilangan momentum,’’ kata Siti, Selasa (27/1).
Menurut dia, hilangnya momentum karena Jokowi melenceng dari visi kepemimpinannya, yang bisa saja kelak mengandaskan pemerintahan yang dinakhodainya sekarang ini. Hal paling kentara adalah dominasi tokoh-tokoh partai politik pengusungnya. Pemerintahan Jokowi saat ini, ditopang oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Dampak dari dominannya partai, jelas Siti, membuat pejabat strategis yang dipilih Jokowi tak ideal.
Terbukti, kata Siti, bermunculan protes dari masyarakat atas sosok dari partai yang ditempatkan Jokowi di sejumlah pos kementerian dan lembaga hukum. Salah satunya adalah pemilihan Jaksa Agung HM Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem.
"Terendus jelas bahwa Presiden dipengaruhi pengusung-pengusungnya. Dia kalah wibawa,’’ ujar Siti. Ia menyarankan, Jokowi mengisi masa kepemimpinannya yang tersisa dengan membuat kebijakan prorakyat, bukan malah mendahulukan kepentingan elite partai pendukung.
Tapi, Siti juga mengakui masih melihat ada sisi baik di 100 hari kepemimpinan Jokowi. Antara lain, pengaruh Jokowi dalam menghilangkan kultur kekuasaan. Ini paling tampak di lingkungan kabinet yang ia nilai masih mempertahankan kesederhanaan.
Siti menyatakan, beberapa menteri, mengikuti cara-cara Jokowi yang selama ini digambarkan mau berdekatan dengan rakyat. Baik lewat cara mereka dalam berpenampilan maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Anggota DPR dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding meminta Presiden mengevaluasi kinerjanya dan kabinet. "Nggak jelas. Orientasi kerjanya nggak jelas," kata dia. Ia pun menyatakan blusukan Jokowi selama ini tak ada hasilnya.
Sayangnya, gaya kepemimpinan Presiden itu diikuti semua anggota kabinet. Suding menilai, para menteri kabinet kerja pun melakukan ketidakjelasan serupa. Kritik senada disampaikan anggota Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa.
Dwi menilai komunikasi politik dan anggota kabinet kurang bagus. Presiden harusnya berhati-hati dalam memberikan setiap pernyataan. Menteri-menterinya, kata dia, juga harus bijak dalam menanggapi suatu persoalan.
Meski demikian, ia menyatakan banyak hal positif yang sudah dilakukan Jokowi. Salah satunya soal penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba, perlu dicatat sebagai prestasi.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Febi Yonesta menilai, kinerja bidang hukum pemerintahan Jokowi belum menonjol. Mestinya, Jokowi mampu memanfaatkan 100 hari pertama sebagai momen pembuktian komitmen dalam bidang politik dan hukum.
Sayangnya, Jokowi melewatkannya begitu saja, dengan sibuk melakukan politik balas budi dalam pemilihan pejabat publik di bidang hukum. Lebih jauh, Jokowi memperlihatkan ketidakberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Febi merujuk penilainnnya pada tujuh janji kampanye Jokowi dalam pemilu presiden lalu. Janji tersebut adalah politik legislasi yang jelas, pencegahan dan pemberantasan korupsi sera mafia peradilan, dan penegakan hukum lingkungan.
Janji lainnya adalah pemberantasan narkotika, reforma agraria, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta pemilihan pejabat publik dalam bidang hukum yang bersih.
Setali tiga uang, perubahan di sektor ekonomi juga dinilai belum signifikan. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pusat Raja Sapta Oktohari, masih banyak konsep di sektor ekonomi yang belum diaplikasikan.
Menurut Okto, pemerintah perlu melakukan percepatan terutama di sektor industri kreatif. Apalagi, Indonesia tak lama lagi harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika tak ada percepatan, kata dia, maka akan berdampak buruk pada daya saing Indonesia.
Okto mengapresiasi pembentukan Badan Ekonomi Kreatif yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Ia berharap, badan ini mampu meningkatkan daya saing industri kreatif di pasar global dan domestik. Biasanya, pengusaha pemilu lahir dari ekonomi kreatif.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintahan sekarang sarat kerja. Terbukti, para menteri sibuk menjalankan program masing-masing di berbagai daerah. Bahkan, kata dia, rapat dengan sejumlah menteri terhambat karena sedang blusukan ke daerah.
Para menteri tak banyak berada di kota melainkan pergi ke daerah. Mereka ikut Presiden melihat pelabuhan atau pembangkit listrik. "Lihat saja, berita menteri A di Ambon, menteri B di sini,’’ ujar Kalla.
rep: Bambang Noroyono, Halimatus Sa'diyah Dessy Suciati Saputri/c87/mg03/antara ed: Ferry kisihandi
***
Infografis
Langkah Sang Presiden
2014
20 Oktober Jokowi dilantik MPR menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia.
26 Oktober Jokowi mengumumkan 34 menteri Kabinet Kerja. Kabinet direspons negatif, terutama menteri ekonomi dan politik.
4 November Membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang bernilai Rp 200 triliun.
8 November Mengawali kunjungan luar negeri ke Cina, menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
9 November Melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping untuk meningkatkan kerja sama strategis.
10 November Menawarkan potensi investasi infrastrukur kepada 1.500 pebisnis dalam APEC CEO Summit, Beijing, Cina
12 November Mendesak peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN hingga 40 persen dalam KTT ke-25 ASEAN, Myanmar.
13 November Mendesak Sekjen PBB Ban Ki-moon lebih serius perjuangkan Palestina di sela KTT ke-25 ASEAN, Myanmar.
13 November Inpres Nomor 7 Tahun 2014 yang menjadi payung pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera berlaku.
17 November Mengumumkan kenaikan harga Premium dan solar Rp 2.000 per liter. Premium semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.
20 November Melantik HM Prasetyo sebagai jaksa agung. Pilihan yang mengundang kritik karena dari partai politik. Prasetyo berasal dari Partai Nasional Demokrat.
24 November Memangkas anggaran dinas dan rapat tahun 2015 dari Rp 41 triliun menjadi Rp 25 triliun.
7 Desember Menegaskan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.
9 Desember Menolak grasi 64 terpidana mati kasus narkoba.
23 Desember Menargetkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen pada 2015 dengan mempercepat pembangunan infratsruktur.
28 Desember Dalam perayaan Natal nasional di Papua, Jokowi menjanjikan dialog dalam penyelesaian masalah di Papua.
2015
1 Januari Menurunkan harga Premium dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 per liter.
7 Januari Meminta Kompolnas mengajukan kandidat calon Kapolri.
9 Januari Kompolnas mengajukan lima nama dan Jokowi memutuskan memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal.
10 Januari 2015 Menegaskan bahwa pencalonan prosedural kendati tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK.
13 Januari 2015 KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi.
16 Januari Menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mengangkat Wakapolri Badrodin Haiti sebagai plt Kapolri.
17 Januari Mengumumkan penurunan harga Premium dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter.
22 Januari Menolak grasi warga Australia, Andrew Chan, terpidana mati kasus narkoba yang tergabung dalam kelompok Bali Nine.
23 Januari Meminta KPK dan Polri tak bergesekan, merespons penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri.
25 Januari Menolak intervensi proses hukum di KPK dan Polri, terkait penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Sumber: pusat data republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
