JAKARTA -- Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 merupakan ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengingatkan pihak yang kalah dalam pemilu bisa menerima hasil pilihan rakyat. "Besok (hari ini) saat KPU mengumumkan, kita melihat adanya ketegangan. Namun, rakyat Indonesia tidak tegang, masyarakat lebih sejuk, damai, menjalankan kehidupan yang normal," kata SBY, Senin (21/7).

Untuk menjaga situasi kondisif yang telah berlangsung, SBY mengharapkan setiap perselisihan atas hasil pemilu ditempuh lewat cara-cara sesuai aturan perundang-undangan. Karenanya, SBY mendorong dan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen melaksanakan tugasnya dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Jika semua berjalan dengan baik, lanjut SBY, pada 20 Oktober nanti akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dengan damai dan bermartabat. Menurut Presiden, sejak 2004 hingga 2014 rakyat Indonesia bisa menjalankan pemilihan umum secara langsung, sehingga demokrasi bisa terbangun dengan baik. "Tiga bulan ini atau tiga bulan mendatang, bangsa Indonesia sedang diuji kembali apakah transisi dan konsolidasi demokrasi yang berjalan baik ini bisa kita jaga."

Badan Intelijen Negara (BIN) pun memproyeksikan kondisi di seluruh Tanah Air pada pengumuman pemenang Pilpres 2014, pada Selasa (22/7), akan berjalan dengan baik. Kepala BIN Marciano Norman meminta kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakan Ibu Kota, untuk tidak memperlihatkan kekhawatiran yang berlebih. 

Menurut Marciano, situasi keamanan pada hari ini akan dikelola sebaik-baiknya oleh seluruh pemangku kepentingan.  Termasuk di dalamnya selain BIN yaitu Polri dan TNI. "Prediksi apa pun yang terjadi sudah dilakukan antisipasi," ujar Marciano.  Dia juga mengimbau agar seluruh pihak menjaga rangkaian Pemilu 2014 tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan.

Hingga Senin (21/7) malam KPU masih menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil Pilpres 2014. Hingga pukul 21.00 WIB, rapat pleno telah menetapkan hasil penghitungan dari 22 provinsi. Hasil sementara, pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 41.127.377 suara. Unggul dibanding pasangan calon nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh 38.892.978 suara.

Hari ini, KPU mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menghadiri acara penetapan hasil Pilpres 2014. "Mudah-mudahan semua diselesaikan malam ini (tadi malam). Jadi, besok (hari ini) tinggal penetapan dan pengumuman," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7). KPU pun mengantisipasi bila keputusannya nanti digugat sebagai objek sengketa ke MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva meyakini bahwa pemilihan presiden kali ini adalah ujian penting bagi demokrasi Indonesia. Hamdan menegaskan, dia beserta jajaran hakim konstitusi yang dia pimpin akan bertindak sesuai aturan. "Ini babak-babak akhir transisi demokrasi kita. Kalau ini mulus, insya Allah kita mantap sebagai negara demokrasi," ujar Hamdan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung optimistis KPU tidak akan menunda rekapitulasi dan penetapan pemenang Pilpres 2014. Menurut dia, ketidakpuasan terhadap hasil penetapan pilpres bisa diselesaikan lewat MK. Namun, Pramono menegaskan, selisih suara antara Jokowi dan Prabowo saat ini sudah berbeda hampir lima persen.

Juru bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, mengatakan, timnya tidak akan melaporkan KPU ke pihak kepolisian terkait hasil rekapitulasi suara yang dilakukan. Sementara juru bicara yang lainnya, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, tim pemenangan nasional Prabowo-Hatta terus mengumpulkan data-data. Apabila hasil real count KPU nanti di luar perkiraan, Ali mengatakan, tim tentu akan memikirkan untuk menempuh jalur ke MK. n antara/muhammad iqbal/c83/c54/Muhammad akbar wijaya ed: andri saubani

Ikuti Whatsapp Channel Republika