JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui, pemerintah sulit membatasi masyarakat membeli elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Ia menyatakan, hal ini setelah rapat terbatas di kantor Presiden, kemarin.
''Kalau itu barangnya sama, dijual di pasar, Anda boleh beli, ini tidak boleh beli kan tidak mudah, itu saja," kata Jonan. Rapat terbatas membahas integrasi penyaluran subsidi energi dengan program kartu keluarga sejahtera (KKS).
Menurut dia, semua orang mestinya bisa membeli elpiji 3 kg. ''Tapi, yang tidak mampu apakah dikasih subsidi langsung, begitu lo misalnya. Namun, belum diputuskan apakah membeli mereka membeli lewat KKS,'' ujarnya.
Selain Jonan, hadir dalam ratas tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengakui mendapatkan informasi, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk gas elpiji tiga kilogram dimanfaatkan rumah tangga yang tak layak menerima.
Karena itu, Presiden meminta agar penyaluran subsidi energi dapat diintegrasikan secara terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama program KKS yang telah berjalan. Ia berharap pemberian subsidi ini dapat lebih tepat sasaran dan terarah.
''Ini agar lebih terarah, tepat sasaran dan diterima rakyat miskin, usaha kecil mikro yang memang berhak menerima subsidi," kata Presiden. Di sisi lain, ia menyebut kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah telah tepat sasaran.
''Artinya benar-benar untuk masyarakat tidak mampu," kata Presiden. Kendati demikian, ia menyatakan, pemerintah mengevaluasi kebijakan ini agar berjalan efektif. Sebab, masih ada masyarakat penerima subsidi listrik golongan 900 VA yang merupakan orang mampu.
Ia menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik dengan alokasi dana Rp 45 triliun. Namun, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diterima oleh rumah tangga yang tidak mampu.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, KKS menjadi modal awal untuk implementasi pembelian LPG bersubsidi dengan sistem nontunai. Ia menambahkan, soal implementasinya, Menteri Jonan yang tahu.
Kementeriannya, menurut Khofifah, mulai mencoba mengintegrasikannya. Pemberian bantuan untuk orang tak mampu sudah makin bersifat nontunai. Kartu-kartu sudah diintegrasikan, paling tidak program keluarga harapan dan beras sejahtera jadi peluang integrasi.
Khofifah mengungkapkan, distribusi LPG dan listrik bersubsidi akan diintegrasikan dengan program keluarga sejahtera dan beras sejahtera. Namun, ia mengakui untuk merealisasikannya membutuhkan waktu. Integrasi dengan PLN, misalnya, menurut dia, data penerimanya juga besar.
Menurut dia, penerima LPG bersubsidi sampai 55 juta rumah tangga, listrik 45,1 juta rumah tangga, dan program keluarga harapan mencapai 6,5 juta rumah tangga. rep: Dessy Suciati Saputri/antara, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
