Thursday, 13 Sya'ban 1440 / 18 April 2019

Thursday, 13 Sya'ban 1440 / 18 April 2019

KUR Tahun Depan Rp 105 Triliun

Jumat 30 Dec 2016 16:00 WIB

Red:

JAKARTA -- Pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2017 sebesar Rp 105,94 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 5,94 triliun dibandingkan target 2016 sebesar Rp 100 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan, penyaluran KUR tahun ini telah terealisasi Rp 93,67 triliun hingga 23 Desember, atau 93,7 persen dari target. Sementara jumlah debitur sebanyak 4.349.836 orang melalui 22 bank penyalur KUR.

"Mulai tahun ini juga melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016, koperasi sudah diizinkan untuk turut serta menyalurkan KUR," kata Puspayoga dalam Konferensi Pers Akhir Tahun di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Kamis (29/12). Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa, kata dia, telah resmi menjadi koperasi pertama penyalur KUR.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Bramansetyo, menjelaskan, penyaluran KUR dibagi ke tiga kelompok, yakni sektor mikro, retail, dan TKI. Penyaluran KUR di sektor mikro ditargetkan Rp 70,544 triliun, retail Rp 34,586 triliun dan KUR TKI Rp 710 miliar.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, target penyalur KUR terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp 71,2 triliun. Penyalur terbesar kedua PT Bank Mandiri (Persero) Rp 13 triliun, dan ketiga PT BNI (Persero) senilai Rp 12 triliun.

Sedangkan perwakilan koperasi yaitu Kospin Jasa memiliki target penyaluran sebesar Rp 50 miliar. Sementara itu, satu-satunya wakil bank syariah, yaitu BRI Syariah memiliki target penyaluran sebesar Rp 500 miliar.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listianto, berharap pemerintah dapat menggenjot penyaluran KUR untuk sektor produktif, seperti pertanian dan perkebunan. Dia menilai, sektor pertanian memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Alasannya, permintaan produk pertanian di dalam negeri cukup tinggi. Buktinya, sumbangan inflasi dari sektor pertanian terbilang tinggi.

"Namun, ketika harga bagus, yang menikmati bukan petani melainkan peretail. Karena tata niaga tidak bagus," kata Eko, Kamis (29/12).

Dia mengatakan, penyaluran KUR menjadi salah satu solusi agar petani bisa lebih berkembang secara mandiri. Masalahnya, pengajuan KUR oleh petani kerap terhambat persetujuan perbankan. Karena itu, Eko mendesak pemerintah agar keterlibatan perbankan, terutama bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bisa lebih besar dalam menyalurkan KUR kepada petani.

Pemerintah memang menginginkan penyaluran KUR di sektor pertanian dan perkebunan bisa meningkat. Namun, pemerintah menyadari selama ini petani cukup kesulitan dalam mengajukan KUR ke perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hingga akhir tahun 2016, penyaluran KUR ke sektor produktif hanya sekitar 20 persen dari total penyaluran sebesar Rp 90 triliun. Dia menjelaskan, seretnya KUR untuk sektor produktif, terutama pertanian, salah satunya karena petani banyak yang tak memiliki lahan. Hal ini, menurut dia, membuat pihak perbankan sulit menyalurkan kreditnya.

"Kita juga harus menyadari bahwa petani itu sebetulnya tidak banyak yang punya lahan. Banyak yang dipunyai oleh orang lain, orang kota," katanya. rep: Sapto Andika Candra, Ichsan Emrald Alamsyah ed: Satria Kartika Yudha

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA