Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

Wednesday, 8 Safar 1440 / 17 October 2018

BKPM Jamin Investor Industri Sumber Daya Air

Jumat 06 Mar 2015 16:50 WIB

Red: operator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjamin kepastian investasi bagi investor yang sudah menanamkan modalnya di industri berbasis sumber daya air. Kepastian investasi itu diberikan pascapencabutan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pemerintah sudah sepakat bahwa perusahaan yang sudah memiliki izin termasuk Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan sudah beroperasi tetap dapat menjalankan usahanya sampai ada ketentuan yang baru. Kesepakatan itu didapat dalam rapat koordinasi pemerintah di Jakarta, Rabu (4/2).

"Pemerintah, dalam hal ini BKPM dan kementerian terkait lainnya, sepakat tetap mendukung investor yang sudah masuk dan menanamkan investasinya. Regulasi baru untuk memberikan kepastian hukum kepada investor sedang disiapkan,” kata Franky kepada Republika, Kamis (5/3).

Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Sumber Daya Air pada 18 Februari 2015. Dengan pembatalan itu, pemerintah kembali menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Saat ini, pemerintah menyusun peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri untuk pelaksanaannya. Pembatalan itu membuat pihak swasta dilarang untuk menguasai pengelolaan sumber daya air.

Deputi bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan, rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah menyikapi pencabutan UU Sumber Daya Air. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan menginisiasi penyusunan peraturan pemerintah pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Salah satu yang akan diatur, yakni perlindungan terhadap investasi yang sudah berjalan di sektor sumber daya air.

Menurutnya, pemerintah tidak akan memproses terlebih dahulu permohonan izin baru atau izin perluasan hingga ketentuan baru selesai disusun. Selanjutnya, kementerian terkait akan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk menginformasikan langkah-langkah pemerintah.

Saat ini, Kemenpupera tengah menyusun peraturan pemerintah pelaksanaan UU Pengairan. Langkah tersebut ditarget bisa memberi kepastian hukum bagi investasi yang sudah masuk dan terealisasi.

“Pemerintah juga tidak akan memberikan perpanjangan SIPA yang sudah habis masa berlakunya sampai dengan adanya ketentuan baru,” ujar Farah.

BKPM mencatat realisasi investasi industri air minum 2014 untuk penanaman modal asing (PAM) sebanyak 54 proyek dengan nilai investasi sebesar 247,61 juta dolar AS. Sedangkan, untuk penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi sebanyak 18 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 875,72 miliar.

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Investasi Kemenpupera Ridho Matari Ichwan mengungkapkan bahwa pihaknya belum mencabut perizinan investasi sektor sumber daya air dari BKPM.

"Kita akan melihat dulu hasil peraturan pemerintahnya, sejauh ini kami belum cabut izin yang telah dilimpahkan ke BKPM," katanya.

Kemenpupera, ia melanjutkan, melimpahkan enam izin investasi bidang sumber daya air ke BKPM. Khusus untuk perizinan investasi di bidang air, Ridho menilai izin investasi air minum dicabut dari BKPM jika peraturan pemerintah tidak memperbolehkan pengusahaan air minum baru bagi pihak swasta. Menurut Ridho, dengan PP yang tengah disusun, pemerintah akan memperketat pengelolaan air oleh swasta, mulai dari penyediaan air minum hingga usaha air minum kemasan.

Jika perizinan usaha tersebut dicabut, Kemenpupera menjadi instansi kedua yang telah mencabut izinnya dari BKPM untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah mencabut 18 izin yang telah dilimpahkan ke BKPM karena izin tersebut sudah dilimpahkan ke daerah.  c87/c78 ed: Nur Aini

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA