JAKARTA — Pemerintah mengubah cara pengadaan benih bersubsidi dengan penunjukan langsung tanpa melalui tender. Cara ini diambil untuk mengantisipasi mundurnya masa tanam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil mengatakan, pengadaan bibit akan dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat sampai ke petani. Apabila menggunakan tender, prosesnya dinilai memakan waktu lama sehingga dapat menunda musim tanam.
"Proses tender biasanya memakan waktu sekitar satu bulan, setelah itu dua bulan kemudian bibit baru turun ke petani," ujarnya di Jakarta, Senin (17/11).
Sofyan mengungkapkan, kebijakan penunjukan langsung dalam pengadaan benih bersubsidi tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Selama ini untuk pengadaan barang dan jasa, oleh pemerintah yang boleh ditunjuk langsung, yaitu untuk pengadaan di bawah Rp 200 juta. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Yang kita lakukan hanya shortcut, yang tadinya pakai tender, jadi tidak pakai tender. Asal tidak ada korupsi, tidak masalah," kata Sofyan. Ia mengakui, selama ini munculnya masalah hukum dalam pengadaan benih bersubsidi karena terjadinya tindakan penyimpangan yang melawan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya akan segera melakukan penunjukan langsung pengadaan benih bersubsidi sehingga bisa diterima para petani tepat waktu. "Ada 50 ribu ton bibit yang akan kita sediakan," ujarnya.
Penyediaan bibit tersebut akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada dua BUMN yang kemungkinan akan ditunjuk untuk menyediakan benih, yakni PT Sang Hyang Sri (SHS) dan Pertani. "Ada PT Sang Hyang Sri (SHS). Nanti SHS tidak sanggup, ada Pertani. Itu penunjukan langsung," kata Amran.
Adapun bibit yang akan disediakan, yakni bibit bersubsidi meliputi padi, jagung, dan kedelai. "Upaya ini sebagai salah satu langkah untuk mencapai target swasembada padi, jagung, dan kedelai yang ditargetkan dalam tiga tahun ke depan," ujarnya.
Selain itu, Kementan akan menganggarkan Rp 2 triliun untuk mencapai target swasembada pangan dalam tiga tahun. Swasembada pangan akan diwujudkan melalui akselerasi dengan perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk, serta pengadaan alat pertanian. Amran mengatakan, anggaran tersebut merupakan dana kontingensi khusus untuk swasembada pangan.
"Dalam lima bulan ke depan, kita targetkan pembangunan irigasi sebesar 460 ribu hektare, nanti akan saya tinjau langsung, di antaranya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung," ujar Amran.
Demi meningkatkan swasembada pangan, Kementan akan fokus dalam menaikkan produktivitas dan indeks pertanaman dari 1,6 menjadi 2,1. Untuk pembangunan irigasi tahap pertama, Kementan akan membuat satu juta hektare irigasi di sejumlah kabupaten dan provinsi. N antara rep: rizky jaramaya ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
