Kamis, 6 Rabiul Akhir 1440 / 13 Desember 2018

Kamis, 6 Rabiul Akhir 1440 / 13 Desember 2018

Kebutuhan Utang Pemerintah Capai Rp 430 Triliun

Jumat 24 Okt 2014 15:35 WIB

Red:

JAKARTA — Kebutuhan terhadap utang diperkirakan makin meningkat pada 2015. Utang diperlukan agar program-program yang dicanangkan pemerintah baru bisa terlaksana.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengembangkan instrumen baru untuk menarik lebih banyak investor. Namun, strategi ini masih belum final. Selama ini pembiayaan berbagai proyek pemerintah masih mengandalkan surat berharga negara (SBN), baik berupa obligasi maupun sukuk (obligasi syariah).

Pemerintah pun tengah bersiap menambah jumlah utang mulai awal tahun depan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak kebijakan normalisasi suku bunga bank sentral Amerika Serikat Federal  Reserve (the Fed) yang diprediksi terjadi pada semester II 2015.

"Penerbitan surat utang pada 2014 mencapai Rp 429 triliun, sedangkan tahun 2015 direncanakan Rp 430 triliun," kata Robert di Jakarta, Kamis (23/10). Untuk itu, pemerintah baru diharapkan mempunyai kebijakan yang bisa menarik investor.

Hingga saat ini, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 491,17 triliun atau 97,6 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp 428,78 triliun. Utang rupiah mendominasi sebesar 56 persen dari total keseluruhan utang. Sedangkan utang dalam bentuk dolar AS sebesar 28 persen dan utang dalam bentuk yen sebesar 11 persen. Hingga akhir tahun, akan ada dua kali penerbitan obligasi dan dua kali penerbitan sukuk agar target terpenuhi.

Berdasarkan arus modal masuk, selama 2014 pasar saham mengalami capital inflow sebesar Rp 43,38 triliun. Lalu, surat utang negara (SUN) inflow Rp 117,56 triliun. Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 13 Oktober 2014 sebesar Rp 441,39 triliun atau mencapai 36,64 persen dari total SUN yang diperdagangkan.

Selain itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya akan mengatur utang luar negeri swasta. Aturan itu menekankan aspek prudensial bagi korporasi yang mengambil utang dalam bentuk valuta asing (valas). "Lebih ke aspek prudensialitas agar korporasi siapkan uangnya kalau mau bayar utang," ujarnya.

Aturan utang luar negeri swasta tersebut juga akan mendorong penggunaan lindung nilai (hedging) bagi korporasi. Selama ini, sektor riil dinilai masih jarang menggunakan hedging yang biasa dilakukan perbankan. "Padahal ini penting untuk jaga apabila terjadi tekanan tiba-tiba pada kurs karena pengaruh bayar utang, nanti kita coba agar diatur," katanya.

Menurut Senior Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik. Karenanya, ia berharap pemerintah baru dapat  menyusun kebijakan yang ramah investasi.

Kabinet Presiden Jowo Widodo (Jokowi) selama ini disebut ingin memperkuat sektor maritim. Untuk itu, fasilitas laut harus dibenahi. "Sambil membenahi infrastruktur laut, pemerintah juga perlu mempercepat arus ekspor dan impor. Proses birokrasi dan adminsitrasi juga diperpendek," ujar Fauzi.

  rep: meiliani fauziah ed: nidia zuraya

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA