JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang kemudian menurunkan angka kemiskinan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan, selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM nasional juga memiliki kontribusi yang sangat penting mengatasi masalah pengangguran. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja meski jumlahnya tidak sebesar IKM atau industri besar lainnya.
Tumbuhnya usaha mikro, kata Erik, menjadikannya sebagai sumber kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dengan banyak menyerap tenaga kerja. "Dengan posisi demikian, artinya UMKM punya peran strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Erik mengatakan, kekuatan sektor UMKM sudah terbukti tatkala Indonesia mengalami krisis keuangan pada 1997-1998. Hanya sektor UMKM yang masih tumbuh, bahkan pascakrisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru terus meningkat, bahkan mampu menyerap 85-107 juta tenaga kerja sampai 2012.
Berdasarkan catatan Kadin Indonesia, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.
Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapal sekitar 57,9 juta pada 2014 lalu. Diperkirakan pada tahun ini jumlah pelaku UMKM terus bertambah. Pemerintah menargetkan kontribusi PDB ekonomi kreatif mencapai 7-7,5 persen dan peningkatan devisa negara mencapai 6,5-8 persen hingga 2019.
Namun, Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, kelemahan besar dari bisnis UMKM membuat sektor ini sulit berkembang. Kesulitan tersebut di antaranya akses ke sumber pembiayaan yang sangat terbatas, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, atau keterbatasan inovasi dan teknologi.
"Sejak berpuluh-puluh tahun persoalan ini tidak pernah tuntas sehingga tidak ada solusi terbaik meskipun banyak kementerian atau lembaga yang memberi perhatian untuk UMKM," kata Rosan.
Rosan menyebutkan, pelaku UMKM kurang lebih 57,9 juta atau 99,9 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. Dalam lima tahun terakhir, sektor UMKM berkontribusi terhadap kesempatan kerja mencapai 97 persen atau 107,7 juta orang.
Satu hal yang harus digenjot kembali adalah kontribusi produk UMKM dalam pangsa ekspor. Saat ini kontribusi ekspor masih berada di angka 15, 8 persen. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Misalnya, Thailand mencapai kontribusi ekspor sebesar 29,5 persen dan Filipina mencapai 20 persen.
Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM ataupun pelaku usaha rintisan (start-up) adalah masalah modal. Dana yang minim dalam membangun sebuah usaha kerap membuat pelaku usaha baru ini lebih cepat meredup.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, penyaluran modal untuk UMKM pemula dan pelaku usaha rintisan memang cukup sulit. Keberadaan kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi alat pemerintah untuk mendorong UMKM sulit diberikan secara merata.
Selama ini KUR masih terpaut dengan UMKM yang bermain di sektor perdagangan. "KUR ini memang terus dievaluasi. Karena memang mayoritas masih teralokasi ke beberapa sektor saja," kata Muliaman.
Ia menjelaskan, pemberian ke sektor perdagangan tidaklah jelek, tetapi KUR juga harus diberikan pada sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, perikanan, dan sektor lain di luar perdagangan. Beberapa sektor ini memiliki karakteristik berbeda dengan sektor perdagangan yang keuangannya bisa berputar setiap saat. Berbeda dengan perikanan atau pertanian yang memiliki waktu musiman. rep: Debbie Sutrisno, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
