JAKARTA — Sejumlah kalangan meragukan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan swasembada daging sapi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Persoalan data seputar konsumsi dan populasi jadi titik fokus permasalahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meragukan cita-cita Presiden tersebut.
Sebab, dalam perhitungannya, pencapaian swasembada daging sapi paling cepat baru tercapai 15 tahun kemudian. Itu pun dengan syarat program dijalankan dengan konsisten berdasarkan data yang akurat dan valid. "Kalau benar bisa 10 tahun, itu luar biasa banget," katanya kepada Republika di Jakarta, Rabu (22/6).
Jangka waktu 15 tahun merupakan waktu tercepat jika memperhatikan kondisi persiapan nasional saat ini. Sebab, lanjut Daniel, sapi tidak langsung besar dan bisa dimanfaatkan dalam waktu singkat, seperti padi atau ayam. Perkembangbiakannya membutuhkan pemeliharaan serta masa tunggu kehamilan dan penggemukan yang sarat risiko kematian.
Ketika baru lahir, menurut Daniel, sapi belum bisa langsung menjadi sapi potong. Sebab, harus diagendakan perbanyakan sapi indukan. Pada kenyataannya saat ini sapi indukan lokal pun kurang, bahkan rajin disembelih.
"Makanya pemerintah masih memprogramkan impor sapi indukan meski realisasinya minim," ujarnya. Daniel menilai, segala program yang dicanangkan pemerintah dalam memperbanyak populasi sapi lokal sangat baik dari sisi teoritis. Semisal gertak birahi, inseminasi buatan, program integrasi sapi sawit, pencegahan penyembelihan sapi betina, ataupun sentra peternakan rakyat (SPR).
Namun, yang menjadi tantangan adalah pelaksanaannya yang konsisten dan nyata. Upaya pencapaian swasembada sapi bukan hal baru, dari zaman pemerintahan sebelumnya pun sudah ada. "Namun, program tersebut belum kunjung tercapai karena tidak dilaksanakan secara sistematis," katanya.
Politikus PKB ini menambahkan, sembari mengupayakan pencapaian swasembada daging sapi, kebijakan impor daging ataupun sapi akan harus terus dilakukan. Karena, jika tidak, masyarakat akan mengandalkan ketersediaan daging dari sapi lokal yang jumlahnya masih minim, bahkan menyembelih sapi betina. Jika situasi tersebut dibiarkan, yang terjadi cita-cita swasembada makin jauh dari harapan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan swasembada daging sapi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Meskipun begitu, Teguh menyebut, langkah untuk menuju ke arah sana tidak mudah. "Ini butuh kerja keras," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Rabu (22/6).
Menurut Teguh, data terkait kebutuhan konsumsi dan pasokan sapi harus diperhatikan secara cermat. Sebab, tingkat konsumsi masyarakat sekarang dengan 10 tahun nanti tentu tidak sama. "Permintaan daging akan lebih tinggi karena pertambahan jumlah penduduk, ekonomi yang semakin baik, serta perilaku masyarakat beef minded," kata Teguh.
Selain itu, dari sisi modal, Teguh menyinggung jumlah sapi yang teramat minim saat ini, yaitu berada pada kisaran 12 juta ekor hingga 12,5 juta ekor. Jumlah tersebut berpotensi lebih rendah, mengingat di lapangan banyak ditemukan pemotongan sapi betina produktif. "Kita curiga saat ini di bawah itu," ujarnya.
Karena itu, Teguh mengimbau jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk belajar dari program swasembada daging sapi dari pemerintahan sebelumnya. Kala itu, peta jalan yang dibuat tidak akurat lantaran tidak didasarkan data yang benar dan asumsi-asumsi yang tidak riil. "Sehingga, sejak awal kami sudah yakin program itu tidak akan berhasil," katanya.
Strategi Mentan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, terdapat tiga strategi guna mengabulkan permintaan Presiden Joko Widodo swasembada daging sapi. "Caranya melakukan pembibitan sapi unggul dengan manajemen oleh swasta seperti di Bogor, pendampingan hasil-hasil oleh penelitian akademisi, serta pendampingan kelembagaan oleh Kementan," ujarnya. Proses pendampingan itu dilakukan terhadap bibit-bibit sapi unggulan yang rencananya akan diberikan kepada peternak di seluruh Indonesia.
Amran berkomitmen pendampingan dilakukan secara konsisten dan tidak terputus. Tujuannya guna memastikan sapi yang dikembangbiakkan tidak mati atau hilang. Pada sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar merasa heran dengan strategi pemenuhan kebutuhan protein yang dicanangkan pemerintah pusat dengan mengandalkan daging sapi.
Padahal, sumber protein untuk masyarakat beragam, bahkan terjangkau dengan harga murah. "Ada kambing, domba, kelinci, ayam, ikan. Mengapa harus sapi? Siapa yang mengajari bangsa kita makan daging sapi?" katanya kepada Republika. Menurut Deddy, daging kambing merupakan penyuplai protein terbaik di dunia.
Bahkan, susunya paling bagus untuk dikonsumsi. "Itulah mengapa para nabi diperintahkan untuk mengembala kambing," ujarnya. Lebih lanjut, Deddy meminta pemerintah pusat tak melulu fokus pada swasembada daging sapi. rep: Sonia Fitri, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
