JAKARTA -- Kementerian dan lembaga negara diminta mempercepat penyerapan anggaran pada awal tahun. Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Jakarta, Rabu (6/1).
Dengan percepatan, Darmin berharap penyerapan anggaran setiap kementerian dan lembaga negara bisa mencapai 25 persen pada kuartal I 2015. Kementerian dan lembaga negara lain bisa mencontoh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) yang begitu cepat dalam melakukan lelang proyek pembangunan infrastruktur.
Kementerian PU sudah melakukan penandatangangan kontrak sebanyak 25 persen dari jumlah proyek pada tahun ini. "Itu sudah mengubah pola APBN yang biasanya dalam satu kuartal serapannya hanya lima persen," kata Darmin.
Darmin yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan lebih baik apabila kementerian dan lembaga negara lainnya dapat mempercepat penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran jangan lagi dilakukan secara jor-joran pada pengujung tahun seperti yang sudah-sudah. "Perlu kita lihat nanti seberapa banyak kementerian yang bisa mewujudkan penyerapan anggaran 25 persen (pada kuartal I)," ujar mantan gubernur Bank Indonesia ini.
Kemenpupera memang baru saja melakukan penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur secara bersamaan di lima kota. Total ada 644 paket pembangunan, mulai dari pembangunan di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.
Pengerjaan proyek infrastruktur pada awal tahun memang menjadi program pemerintah pada tahun ini. Sebagai sumber pendanaan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah melakukan prefinancing atau pembiayaan lebih awal sebelum tahun anggaran dengan menerbitkan surat utang pada Desember 2015.
Presiden Joko Widodo mendorong pola baru untuk memacu penyerapan anggaran kementerian dan lembaga negara. Pola baru tersebut yakni lelang proyek APBN secara lebih dini di awal tahun. Tujuannya agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Selama ini, menurut Presiden, lelang pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan. Padahal, prosesnya membutuhkan waktu hingga empat bulan sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.
"Mengapa pekerjaan proyek itu dimulai semuanya di depan? Karena ini akan mendorong memberikan stimulus kepada pertumbuhan ekonomi," ujar Presiden. "Jangan sampai ekonomi yang sekarang orang sudah percaya, investor, dunia usaha percaya, kita lalai lagi. Ini yang kita jaga." n antara/aldian wahyu ramadhan ed: muhammad iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
