MAKASSAR -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan mempercepat proyek pengerjaan jalur kereta api (KA) Trans Sulawesi. Keseriusan ini ditunjukan melalui tambahan anggaran yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp 710 miliar. Dengan tambahan dana ini, menurutnya, pembangunan jalur KA Trans Sulawesi akan menghabiskan dana hingga Rp 971 miliar.
Hermanto menuturkan, proyek KA Trans Sulawesi untuk kawasan Sulawesi Selatan sudah mulai dilaksanakan. "Saat ini pembangunan badan jalur Makassar menuju Pare-Pare tengah dipersiapkan," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (27/4).
Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) SM Ikhsan menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan persoalan lahan di Kabupaten Barru sepanjang 30 kilometer (km) dengan masyarakat setempat. Pihaknya, lanjut dia, telah bekerja sama dengan appraisal independen sebagai tim penasehat harga.
"Kita akan bereskan semua pembebasan lahan. Terdapat 859 pemilik dan sekitar 50 fasilitas umum lain. Kita targetkan mulai Juni pembayaran uang ganti rugi sudah bisa dilakukan dan diperkirakan selesai awal Juli mendatang," tutur Ikhsan.
Iksan juga menyebut pihaknya tidak mendapatkan masalah dalam melakukan pembebasan lahan di Kabupaten Pare-Pare sepanjang 9 km, Pangkep 40 km, dan Maros 33 km. Menurutnya, para warga di tiga kabupaten tersebut bersedia menukar guling lahan mereka dengan dana dari pemerintah. "Namun, untuk daerah Makassar terjadi sedikit hambatan karena lahan yang cukup sulit. Dengan kondisi perkotaan yang cukup padat, jalur kereta api cukup sulit dipersiapkan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pengadaan jalur kereta api yang dapat menjangkau Kota Makassar. Terlebih, Makassar sebagai titik perputaran ekonomi membutuhkan kereta api untuk menyalurkan barang ke daerah lain.
Mengenai jalur yang ditempuh untuk kereta api nantinya, Ramdhan memberi dua opsi kepada Pemerintah Pusat. Dua opsi tersebut yakni membuat jalur kereta layang dengan penyangga di tengah kota atau melalui pesisir laut.
Terkait dua opsi tersebut, ungkap Ramdhan, Pemkot Makassar cenderung memilih membuat akses di pesisir laut. Menurut dia, selain dapat menjangkau banyak kawasan industri dan perekonomian lainnya, lahan di jalur pesisir lebih mudah dibebaskan karena banyak lahan pemerintah di sekitar pesisir. "Kalau lewat kota, pembebasan lahan pasti sulit. Cuma ini kan balik lagi ke pemerintah mau ambil opsi yang mana. Saya harap akses ini bisa menyentuh sampai kawasan Barombong," papar dia. rep; Debbie Sutrisno ed: Nidia Zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
