JAKARTA — Kedaulatan sektor maritim menjadi salah satu program kerja yang digadang-gadang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam mendukung kedaulatan maritim tersebut diperlukan transportasi laut yang memadai untuk mengangkut logistik dan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia.
Sebagai langkah awal pemenuhan kebutuhan transportasi laut, Indonesia akan mengimpor kapal laut. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur, mengatakan, pihaknya akan melakukan pengadaan 500 unit kapal yang di impor dari Cina dan Myanmar. Impor kapal tersebut dilakukan dalam jangka waktu lima tahun dengan nilai investasi mencapai lima miliar dolar AS.
Menurut Natsir, transportasi laut merupakan yang paling tepat untuk mengangkut logistik secara efisien dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan menggunakan transportasi laut, konektivitas antardaerah bisa berjalan dengan baik. "Apabila konektivitas kita berjalan dengan baik maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi dengan cepat," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Selasa (2/12).
Impor kapal tersebut, Natsir melanjutkan, sudah mulai direncanakan sejak 2013 lalu. Setelah Presiden Jokowi mencanangkan program kedaulatan maritim dan pembangunan tol laut, pengadaan kapal laut mulai direalisasikan.
Ia menuturkan, kapal-kapal yang didatangkan dari Cina dan Myanmar tersebut berbeda dengan kapal untuk penumpang yang biasanya memiliki kapasitas sekitar 20 ribu deadweight tonnage (DWT). Kapal-kapal dari Cina dan Myanmar ini hanya memiliki kapasitas 3.000 sampai 5.000 DWT dan hanya digunakan untuk berlabuh di pelabuhan kecil.
Kapal-kapal tersebut nantinya, Natsir mengungkapkan, akan digunakan untuk mengangkut distribusi logistik, seperti gas elpiji, bahan bakar minyak (BBM), semen, dan ternak. "Sepanjang 2014 ini sudah ada 15 unit kapal yang masuk dan kita menargetkan 100 unit kapal per tahun," katanya.
rep: rizky jaramaya ed: nidia zuraya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
