Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Kementerian Diminta Berhemat

Kamis 09 Okt 2014 15:50 WIB

Red: operator

Pemerintahan mendatang harus lebih tegas dan transparan dalam mengelola anggaran negara.

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk berhemat demi mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Angka defisit dalam APBN 2015 mencapai Rp 245,89 triliun.

 

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, Kemenkeu akan mengupayakan agar defisit ABPN mendekati target yang direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi  nasional. Ia menuturkan, upaya Kemenkeu dalam mengendalikan defisit dilakukan lewat dua sisi, yakni dari segi pendapatan dan belanja negara.

"Satu ada tantangan, tapi yang lain ada celah, bisa saja di pendapatan ada tantangan, tapi di tempat lain bisa kita optimalkan," ujar Askolani saat berdiskusi dengan wartawan di Jakarta, Rabu (8/10).

Kemenkeu sejak sebulan lalu telah mengingatkan kementerian dan lembaga untuk melanjutkan penghematan dalam menjalankan kegiatan rutinnya. Misalnya, perjalanan dinas dan belanja  personal. Selain mengimbau dan meminta feedback, Kemenkeu juga meminta K/L memantau secara aktif langkah penghematan itu.

Meski demikian, Askolani tak dapat mengungkapkan berapa banyak anggaran yang dapat dihemat dari pengetatan belanja K/L. "Yang tahu masing-masing K/L, tapi pesannya sama melanjutkan penghematan," ujarnya.

Askolani mengisyaratkan kemungkinan adanya penambahan penghematan dari yang diusulkan. Sebelumnya, Kemenkeu memberikan proposal penghematan kepada DPR sebesar Rp 100  triliun, namun yang disetujui hanya Rp 43 triliun.

Imbauan untuk berhemat ini, lanjut Askolani, tidak akan mengganggu belanja wajib di masing-masing K/L hingga akhir tahun ini. Menurutnya, program wajib, seperti kesehatan dan infrastuktur, akan terus berjalan sampai tutup tahun secara normal. "Belanja yang tidak wajib itu yang kita minta hemat," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Armida Alisjahbana memberikan instruksi kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan mengetatan dan penghematan anggaran. Menurut Armida, pengetatan anggaran itu dapat dilakukan dengan melakukan pemangkasan perjalanan dinas, seminar, dan honor-honor konsinyering. Namun, ia mengingatkan, pengetatan ini jangan sampai mengganggu target capain  kinerja yang telah ditetapkan kementerian.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati menilai, defisit anggaran saat ini tidak jelas. Pemerintah hanya menyebutkan anggaran mengalami defisit.

Tetapi, penggunaan yang menyebabkan defisit itu tidak jelas. "Bahkan, sering disebutkan defisit ini salah satunya disebabkan oleh membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apa betul itu?" ujar Eni kepada Republika.

Menurutnya, defisit sejak zaman pemerintahan SBY ini tidak masuk akal. Sebab, sudah mengarah pada defisit keseimbangan primer bagi negara. "Dengan kata lain, anggaran negara ini salah satunya bersumber dari utang, namun penyerapannya kurang optimal. Parahnya, biaya yang berasal dari utang tersebut tidak digunakan untuk hal yang produktif," papar Eni.

Untuk meminimalisasi hal itu, lanjut Eni, pemerintahan baru mendatang harus lebih tegas dalam mengelola anggaran negara. Selanjutnya, ada transparansi anggaran. "Selama ini, transparansi anggaran tidak ada,". rep:ita nina winarsih/c88 ed: nidia zuraya

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA