Sunday, 21 Syawwal 1443 / 22 May 2022

Peran Swasta Dibutuhkan dalam Proyek Infrastruktur

Kamis 18 Sep 2014 12:00 WIB

Red:

JAKARTA — Butuh sumber dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur. Apalagi, infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahan mendatang.

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, sumber dana diharapkan dari dalam negeri dan asing. Saat ini, anggaran infrastruktur yang tersedia hanya 330 miliar dolar AS. Adanya defisit anggaran diharapkan dapat diisi oleh sektor swasta. "Butuh dana yang fantastis untuk pengembangan infrastruktur agar dapat mendukung target pertumbuham ekonomi," kata Wahyu di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/9).

Indonesia mencatat pertumbuhan investasi sebesar 16,4 persen pada kuartal II 2014. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat nilai investasi asing dari negara Asia Tenggara mencapai Rp 116,2 triliun. Sedangkan, investasi dari negara Eropa, yakni Inggris, mencapai 401,5 juta dolar AS.

Tahun depan, arah pembangunan infrastruktur berubah. Tahap pembangunan infrastruktur dimulai dengan mengintegrasikan infrastruktur antarnegara. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta penting agar rencana ini terwujud.

Direktur Fasilitas dan Promosi Daerah BKPM Endang Aloysia mengatakan, infrastruktur dan dukungan regulasi merupakan modal untuk menjaga aliran dana asing. Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah diyakini dapat menjaga minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain itu, sistem online pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) juga layak diteruskan. Terlebih lagi, Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Filipina dan Thailand, dalam percepatan perolehan izin usaha. "PTSP juga membuka peluang bisnis baru untuk daerah dalam skema business to business (B2B) atau business to government (B2G)," kata Endang.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo B Sulistio berharap, pembangunan infrastruktur juga memerhatikan praktik ramah lingkungan. Kadin berencana membentuk badan khusus yang berfungsi mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang selaras dengan rencana pemerintah. rep:mailiani fauziah ed: nidia zuraya

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA