JAKARTA -- Ketua umum PSSI Djohar Arifin Husin menyatakan, PSSI akan melawan arahan pemerintah untuk menunda Kongres PSSI. Menurut Djohar, Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tetap digelar sesuai jadwal pada hari Sabtu (18/4) mendatang di Surabaya, Jawa Timur.
Persiapan KLB, kata dia, sudah 100 persen dan tidak mungkin ditunda. "Sejauh ini persiapan KLB sudah 100 persen. Kami tidak terpengaruh dengan pernyataan Pak Menpora (Imam Nahrawi) yang meminta KLB ditunda, itu permintaan yang kami tidak bisa mengerti. Pokoknya, KLB sejauh ini masih aman-aman saja," jelas Djohar saat ditemui di kantor pusat PSSI, Jakarta, Selasa (31/3).
Djohar menambahkan, intervensi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidaklah tepat. Seharusnya, pemerintah mendukung langkah PSSI. Sebab, KLB sendiri bertujuan untuk meneruskan roda kepengurusan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
Selain itu, pria yang kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum (ketum) PSSI untuk periode berikunya itu mengharapkan agar KLB berjalan lancar. Tidak hanya itu dia juga meminta agar pihak manapun tidak mengganggu jalannya KLB tersebut. Dia menilai, berbagai elemen pencinta sepak bola harus mendukung terselenggaranya KLB.
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi meminta kepada PSSI agar menunda KLB pada bulan April nanti. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (KLB) itu beralasan penundaan KLB bertujuan baik. Ini agar PSSI lebih fokus untuk membawa sepak bola Indonesia berprestasi di ajang Sea Games 2015 di Singapura.
Sebenarnya, Menpora juga tidak hanya mengimbau kepada PSSI untuk tidak menyelenggarakan event besar seperti kongres, sebelum SEA Games. Imam sendiri mengaku pihaknya merasa tidak mengganggu proses pergantian kepengurusan PSSI.
"Kita dituntut publik untuk menaikkan prestasi. Makanya kami meminta semua induk olahraga termasuk PSSI menunda dulu pelaksanaan kongres ataupun munas," kata Menpora Imam Nahrawi di sela penandatanganan MoU dengan PPATK dan KIP, di Jakarta, Rabu (25/3).
Menurut Imam, salah satu tujuan meminta induk olahraga untuk menunda pelaksanaan kongres atau munas adalah agar semuanya konsentrasi untuk menghadapi SEA Games 2015. Apalagi pelaksanaannya kurang dari tiga bulan.
Ditanya apakah kebijakan yang dikeluarkan tidak mengganggu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing pengurus besar cabang olahraga, Imam mengaku tidak mempermasalahkan.
"Masa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi? Biar semuanya konsentrasi di SEA Games. Biar tidak ada ribut-ribut melulu," katanya dengan tegas.
Sebelumnya, ada dua pengurus besar yang telah melakukan munas yaitu PB Taekwondo Indonesia (TI) dan PB Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Kedua PB ini dalam perjalanan terus mengalami konflik internal. Bahkan untuk ISSI, KONI Pusat sampai turun tangan.
Selain meminta PSSI menunda pelaksanaan KLB, Menpora Imam Nahrawi juga meminta induk organisasi sepak bola Indonesia untuk melaksanakan keputusan Komite Informasi Pusat (KIP) terbaik keterbukaan informasi publik.
"Setiap lembaga publik termasuk PSSI harus memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat baik melalui media maupun website. Ini juga dilakukan oleh FIFA," kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Tidak hanya PSSI, orang nomor satu di Kemenpora itu meminta semua lembaga olahraga mulai KONI, KOI ataupun yang menerima bantuan dana dari pemerintah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.
Demi menegakkan aturan, Kemenpora bahkan melakukan kerja sama secara resmi dengan KIP. Selain itu juga didukung kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).n ed: abdullah sammy
Ikuti Whatsapp Channel Republika
