REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan cuma milik para elite di Purbalingga yang memiliki kepentingan politik atasnya. Sejatinya milik rakyat. Karena itu, semua elemen yang terkait tidak bisa main-main dengan pilkada.
Menurut Direktur Eksekutif LSM Mandat, Yudhia Patriana yang juga Ketua Panitia Diskusi Publik "Purbalingga Mencari Pemimpin", hal itu yang hendak disampaikan dalam diskusi yang digelar di Pendapa Dipakusuma, Ahad (19/4).
Diskusi menghadirkan kandidat calon Bupati dan Wabup Purbalingga seperti Sukento Ridho M, Tasdi, Suparno Kris Hartoyo, Sidik Purwanto sampai Nurul Hidayah. Lalu juga hadir sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda, partai politik serta anggota DPRD.
Sebagai manusia, rakyat Purbalingga juga dituntut untuk memilih pemimpinnya sendiri. Tak seperti koloni lebah yang punya pemimpin alami dalam diri ratu Lebah dan hutan yang punya raja alami, harimau. "Kita diminta mencari pemimpin kita," kata Yudhia.
Diskusi yang dimoderatori Agus Sukoco dan Indaru Setyo Nurprojo itu banyak mengulas kriteria pemimpin Purbalingga di masa mendatang. Sejumlah narasumber memiliki kriteriannya masing-masing.
Mantan Ketua PCNU Purbalingga, Achmad Khotib berkata, pemimpin Purbalingga harus selalu jujur dan ingat dengan masyarakat Purbalingga dan juga diri sendiri. "Karena setelah hidupnya selesai, mereka akan dimintai pertanggungjawaban," kata Khotib.
Mantan Kepala Dinbudparpora itu juga mengingatkan bahwa hal yang paling penting dalam gelaran Pilkada Purbalingga adalah agenda mencerdaskan rakyat. Dan, kata dia ini tak gampang. "Sing pinter bae 'dipinteri', apa maning sing ora pinter," kata Khotib.
Seniman Purbalingga, Trisnanto berpendapat, Purbalingga membutuhkan pemimpin muda yang punya banyak ide segar, sehat dan mampu kerja cerdas. Kata Trisnanto, pemimpin jangan cuma numpang tenar pada tren yang ada di masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Pengamat politik di Banyumas Raya, Djarot Setyoko mengingatkan bahwa Purbalingga harus mampu lepas dari mitos yang selama ini menyelimuti pilkada di berbagai daerah.
Mitosnya adalah calon bupati dan wabup yang didukung partai politik terbesar di daerah akan menang pilkada, calon harus punya banyak duit dan pentingnya pengerahan kekuatan birokrasi. "Mitos itu harus dibongkar," kata Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
