Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Friday, 16 Zulqaidah 1440 / 19 July 2019

Upaya Pengurangan Utang yang Semakin Menjauh (?)

Senin 17 Dec 2018 08:29 WIB

Red: Elba Damhuri

Sunarsip

Sunarsip

Foto: istimewa
Utang tidak bermasalah jika digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Sunarsip

Pro-kontra terkait dengan posisi utang pemerintah kembali menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Diskursus tentang utang pemerintah ini wajar dan tidak perlu dianggap sebagai topik yang diada-adakan menjelang tahun politik pada 2019.

Seiring semakin transparannya publikasi keuangan negara, termasuk utang pemerintah, wajar bila kini publik semakin menaruh perhatian terhadap utang pemerintah. Saya menilai perkembangan ini justru baik dan memperlihatkan bahwa edukasi pemerintah agar publik ikut terlibat aktif dalam mengawal APBN kita cukup berhasil.

Pada dasarnya, peningkatan utang merupakan hal wajar. Dalam dunia korporasi, biasanya semakin besar skala usaha akan diikuti dengan peningkatan utangnya.

Tentunya korporasi juga memiliki rambu-rambu utang untuk menjaga agar keuangan korporasi tetap sehat. Utang korporasi pun biasanya dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pendapatan korporasi sehingga dapat digunakan untuk membayar kembali utangnya.

Pemenang Nobel Ekonomi 2011, Thomas J Sargent, menyatakan, “The ability to borrow today depends on expectations about future revenues.” Sargent melihat, utang tidak perlu dipersoalkan sepanjang digunakan membiayai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan (revenues) yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut.

Namun, dalam praktiknya, banyak negara dengan mudah melakukan utang, tetapi tidak mampu menghasilkan pendapatan cukup sehingga utangnya tak terbayarkan. Akibatnya, upaya pengurangan utangnya menjadi semakin jauh. Bagaimana dengan utang pemerintah kita? Apakah semakin dekat atau semakin menjauh untuk dilunasi?

Posisi utang pemerintah kita meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan peningkatan defisit APBN. Bila pada 2011 defisit APBN kita sebesar Rp 84,4 triliun, pada 2014 telah mencapai Rp 226,7 triliun, lalu meningkat lagi menjadi Rp 298,5 triliun (2015), Rp 308,3 triliun (2016), Rp 341 triliun (2017), dan pada 2018 defisit diperkirakan mencapai Rp 314,2 triliun. Seiring peningkatan defisit APBN ini, jumlah utang pemerintah pun bertambah.

Perlu dipahami, selain disebabkan oleh defisit APBN, perkembangan utang pemerintah juga dipengaruhi kebijakan pembiayaan APBN. Ini mengingat, selain digunakan untuk menutup defisit APBN, utang pemerintah juga digunakan untuk pembiayaan investasi, misalnya melalui penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN.

Tujuan PMN ke BUMN adalah untuk meningkatkan permodalan BUMN sehingga BUMN tersebut memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik serta memiliki kemampuan berutang yang lebih besar.

Dengan kemampuan modal dan utang yang meningkat, BUMN tersebut diharapkan dapat menjalankan kegiatan investasi pengembangan usaha serta mendukung program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur.

Dengan kata lain, perkembangan utang BUMN sebagai konsekuensi penugasan pemerintah juga perlu dicermati. Ini mengingat meskipun merupakan utang dari entitas yang terpisah dari pemerintah, bila utang BUMN mengalami gagal bayar (default), ujungnya pemerintah pun ikut terimbas atau bahkan berpotensi menanggung risiko gagal bayar.

Itulah mengapa, sejak 2006, dokumen Nota Keuangan APBN kita selalu menampilkan pembahasan terkait dengan risiko fiskal BUMN. Adanya pembahasan risiko fiskal BUMN dalam dokumen Nota Keuangan APBN mencerminkan bahwa pemerintah sebenarnya menyadari bahwa aksi korporasi (terutama yang strategis) berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah.

Berdasarkan data, perkembangan utang pemerintah meningkat setiap tahunnya. Bila pada 2014 utang pemerintah mencapai Rp 2.608,8 triliun, pada 2015 telah menjadi Rp 3.165,1 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 3.515,5 triliun (2016), Rp 3.995,1 triliun (2017), dan per Juni 2018 mencapai Rp 4.227,8 triliun.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, utang pemerintah meningkat sebesar Rp 1.619 triliun. Di sisi lain, posisi utang BUMN (terutama BUMN yang memperoleh penugasan) juga dikabarkan mengalami peningkatan cukup tinggi.

Indikator utang pemerintah kita sebenarnya masih relatif rendah bila dibandingkan dengan “konsensus” global yang membuat patokan tingkat keamanan utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen. Namun, rasio utang pemerintah kita saat ini sudah menembus level 30 persen atau tepatnya 30,42 persen terhadap PDB, tertinggi sejak 2012. Perkembangan ini tentu perlu dicermati.

Persoalan utang pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya tepat bila hanya dilihat dari ukuran rasionya terhadap PDB. Sebab, yang terpenting justru terletak pada kemampuan membayarnya. Ukuran rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi tidak berarti manakala pemerintah kesulitan membayar kembali utangnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA