Monday, 9 Zulhijjah 1439 / 20 August 2018

Monday, 9 Zulhijjah 1439 / 20 August 2018

Waspada dalam Memanfaatkan Data Pribadi Konsumen

Sabtu 21 April 2018 01:00 WIB

Red: Agus Yulianto

Skandal Facebook

Skandal Facebook

Foto: republika
Indonesia harus belajar dari kasus Facebook yang telah gagal menjaga kerahasiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ade Bagus Riadi SH *)

 

Di era pesatnya arus data dan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan memanfaatkan perkembangan tersebut untuk kepentingan kegiatan usahanya. Salah satu aktivitasnya adalah penghimpunan data pribadi milik konsumen yang harus diinput konsumen sebelum memakai produk/jasa perusahaan. Konsumen menginput data pribadinya seperti nama, umur, alamat tempat tinggal, alamat e-mail, nomer hp ,dan sebagainya. Yang mana, hal tersebut, merupakan data pribadi milik konsumen yang harus dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan. 

 

Perkembangan teknologi ini, di sisi lain, ternyata dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dan saat ini, banyak bermunculan perusahaan yang memanfaatkan teknologi ini. Sebut saja seperti, Go-Jek, Traveloka, Shopee dan perusahaan-perusahaan lainnya yang menghimpun atau menyimpan data ppribadi milik konsumennya. Mereka harus berhati-hati dalam hal pemanfaatan atau penggunaan data Pribadi ptersebut. Pasalnya, kerahasiaan atau keamanan dari data Pribadi tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan, karena baik secara sadar maupun tidak data tersebut rentan disalahgunakan oleh perusahaan ataupun pihak ketiga yang mempunyai akses ke data yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi pemilik data apabila data tersebut disalahgunakan. 

 

Rentannya penyalahgunaan data Pribadi milik konsumen ini diakibatkan bisa jadi karena ketidaktahuan perusahaan terkait hal apa saja yang boleh atau tidak dilakukan dalam hal pemanfaatkan data Pribadi milik konsumen. Ataupun kelalaian perusahaan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi ini.

 

Sebelumnya, perusahaan media sosial terbesar yaitu Facebook tengah didera kasus bocornya sekitar 50 juta data penggunanya yang bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga yaitu Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultan politik yang memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan kampanye politik Donald Trump saat Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 silam. Facebook telah gagal untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi penggunanya yang disebabkan bocornya data pengguna tersebut. 

photo

Vice President and Public Policy Facebook Asia Pacific Simon Milner (kiri) dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/4).

Atas kasus ini, Facebook pun tengah dituntut secara hukum dan mengalami kerugian materi yang tidak sedikit serta ancaman pemblokiran Facebook di berbagai negara karena telah gagal dalam melindungi data pribadi warga negaranya. Contohnya, adalah Indonesia yang mengancam akan memutus/memblokir layanan Facebook. Pasalnya, ada sebanyak 1.096.666 pengguna Facebook di Indonesia yang terkena dampak bocornya data Facebook.[1] 

 

Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara telah melayangkan surat peringatan yang kedua (SP II) kepada Facebook dan mempertimbangkan akan memutus layanan Facebook jika diperlukan. Kasus Facebook tersebut seyogyanya menjadi perhatian serius bersama terutama untuk perusahaan yang menyimpan/memanfaatkan data pribadi konsumennya. Perusahaan harus waspada dan hati-hati dalam hal memanfaatkan data pribadi konsumen agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan data sehingga data pribadi konsumen tetap terlindungi dan perusahaan terbebas dari ancaman hukum atau masalah seperti yang terjadi pada Facebook.

 

Di Indonesia sendiri, walaupun belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri, namun telah mempunyai Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan informasi melalui media elektronik. UU ini salah satunya mengatur penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.[2] 

 

Jadi, ketika perusahaan ingin menggunakan data pribadi konsumen harus mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan sebelumnya sesuai dengan peruntukannya. Jika perusahaan melanggar ketentuan tersebut, konsumen atau orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.[3] 

 

Lebih lanjut UU ITE ini mengatur bagi setiap perbuatan orang yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik atau mentransfer data tersebut kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak atau melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak dengan cara melawan hukum[4] diancam dengan pidana penjara paling lama 8 sampai 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 sampai Rp 5.000.000.000. [5]

 

Oleh karena itu, perusahaan sebagai penyimpan dan pengguna data pribadi milik konsumen harus hati-hati dalam memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan kegiatan usahanya. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika diperlukan, perusahaan dapat meminta pendapat dari pakar hukum yang mengerti dan menguasai di bidang teknologi dan informasi khususnya tentang perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan dalam memanfaatkan data pribadi konsumen tidak melanggar dan terhindar dari ancaman sanksi hukum. Sehingga diharapkan tidak terjadi permasalahan hukum saat menjalankan kegiatan usahanya.

 

*) Associate Law Firm Prihatwono

 

Catatan:

 

1. Menurut keterangan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari dalam pertemuan dengan Komisi I DPR yang digelar pada Selasa (17/4), dari https://news.idntimes.com/indonesia/teatrika/facebook-terancam-diblokir-jika-tak-lakukan-perubahan-1 diakses pada tanggal 19 April 2018, Pukul 17.15 WIB.

2. Lihat Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

3. Lihat Pasal 26 ayat (2) UU ITE.

4. Lihat Pasal 32 UU ITE.

5. Lihat Pasal 48 UU ITE.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES