Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

Wednesday, 6 Syawwal 1439 / 20 June 2018

Rupiah Tersandera

Senin 21 May 2018 01:01 WIB

Red: Joko Sadewo

Teguh Firmansyah, Jurnalis Republika

Teguh Firmansyah, Jurnalis Republika

Foto: Republika
Defisit neraca perdagangan disebabkan karena tingginya angka impor.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Teguh Firmansyah*

Jelang masa akhir jabatannya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen. Kenaikan suku bunga terpaksa dilakukan mengingat tekanan cukup kuat terhadap rupiah yang kini sudah berada di level Rp 14 ribu per dolar AS.

BI dan para analis ekonomi menyebut dolar kini sedang perkasa-perkasannya. Kenaikan imbal hasil surat utang AS bertenor 10 tahun yang berada di atas tiga persen, membuat banyak dana mengalir masuk ke Paman Sam.

Belum lagi prospek kenaikan suku bunga Bank Sentral AS seiring dengan perbaikan data ekonomi di sana. Mata uang negara lain, seperti Jepang Yen, Swiss Franc, dolar Singapura maupun Euro juga melemah menghadapi The Greenback. Untuk itu BI dirasa perlu menaikkan suku bunga dengan harapan aliran dana yang keluar bisa tertahan. 

Namun di luar tekanan eksternal, ada persoalan mendasar yang juga dihadapi oleh Indonesia. Dari Desember 2017 sampai dengan April 2018, selama 4 bulan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Pada Desember neraca Indonesia defisit 240 juta dolar AS, Januari minus 756 juta dolar AS, Februari -52,9 juta dolar AS dan April -1.629,3 juta dolar AS. Hanya pada Maret, Indonesia surplus 1.123,3 juta dolar AS.

Defisit neraca perdagangan disebabkan karena tingginya angka impor. Impor pada April 2018 bahkan mencapai 16,09 miliar dolar AS naik sebesar 11,28 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan April 2017 terjadi peningkatan 34,68 persen. Impor ini cukup menguras pasokan dolar dalam negeri.

Pemerintah mengaku tak mempersoalkan kenaikan itu karena mayoritas barang yang diimpor merupakan bahan baku atau penolong. Impor bahan baku yang memiliki porsi sebesar 74,32 persen mengalami kenaikan 33 persen secara tahunan. Hal itu menunjukkan perekonomian Indonesia sedang bergeliat, baik itu investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Namun jawaban seperti ini bukan alasan baru. Saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, alasan yang diberikan juga sama. 

Yang perlu dilihat, besarnya ketergantungan ini menunjukkan program hilirisasi industri tak berjalan. Indonesia lebih mudah dan gampang melakukan ekspor bahan mentah daripada mengolahnya menjadi bahan baku.

Salah satu industri yang tergantung dari bahan baku impor yakni farmasi, permesinan hingga industri makanan dan minuman. Nah, pembangunan industri hilir tak bisa berdiri sendiri. Dia harus disokong oleh pasokan gas murah dan mencukupi.

Di sektor pangan yang seharusnya kita bisa swasembada pada kenyataannya tidak. Pada tahun ini saja sudah 1 juta ton beras yang diimpor dengan alasan stabilisasi. Impor bahkan dilakukan pada saat panen berlangsung di sejumlah daerah. Tak hanya beras, Indonesia juga impor garam, bawang putih, bawang merah dan kebutuhan pangan lainnya.

Dalam pembangunan proyek infrastruktur, impor barang modal dari negara tertentu biasanya juga bagian dari kontrak. Misal jika infrastruktur dibiayai oleh negara A, maka barang-barang pendukungnya juga berasal dari negara A. Ekonom Indef Bhima Yudhistira bahkan menyebut infrastruktur bukan dari investasi, tapi utang sehingga sebenarnya tidak sehat.

Jadi soal impor ini, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah untuk memperbaiki sektor hilir, mengurangi ketergantungan impor pangan, dan mengawasi pelaksanaan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Di sisi lain diversifikasi ekspor yang bernilai tambah juga perlu didorong sehingga tak hanya bergantung dari pengiriman Crude Palm Oil (CPO) maupun bahan baku tambang dan mineral seperti batu bara.

Dengan begitu, neraca perdagangan maupun transaksi berjalan kita bisa menunjukkan tren positif dan rupiah tak lagi 'tersandera'.  Pasokan dolar di dalam negeri pun berlimpah. Pemerintah juga harus memastikan agar devisa dari para eksportir tidak di tahan di luar negeri, modus yang kerap dilakukan pengusaha karena dinilai lebih menguntungkan.

Selain itu, di sektor finansial masalah hot money perlu diperhatikan. Uang yang masuk ke pasar modal, bisa dengan mudah keluar begitu saja setelah mendapat keuntungan. Seharusnya, uang masuk ke sektor riil yang mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi, membiayai para pekerja. 

Sebagai catatan, selama lima tahun terakhir rupiah terseok secara perlahan tapi pasti. Jika pada Mei 2013, Rupiah masih ditransaksikan di level Rp 9.760 per dolar AS. Namun pada 18 Mei 2018, sudah berada di kisaran Rp 14.100. Angka itu terdepresiasi sekitar Rp 4.340.   

Lantas bagaimana lima tahun lagi, apakah rupiah akan mencapai Rp 18 ribu? Wallahualam.

 

*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES