Selasa , 27 Oct 2015, 17:13 WIB

Tekan Impor, Mentan Siapkan 700 Ribu Hektare Lahan Kedelai

Rep: debbie sutrisno/ Red: Taufik Rachman
Antara/Prasetia Fauzani
Sejumlah buruh tani memanen kedelai di lahan tandus Desa Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/10).
Sejumlah buruh tani memanen kedelai di lahan tandus Desa Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/10).

REPUBLIKA.CO.ID,TAKALAR -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman kembali melakukan panen raya di provinsi Sulawesi Selata.  Kali ini Amran melakukan panen raya Kedelai di Kabupaten Takalar, tepatnya Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Selasa (27/10).

Dalam kegiatan tersebut, Amran meminta pemerintah daerah dan petani untuk memproduksi Kedelai lebih banyak. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terus mengimpor kedelai.

"Kita akan menyiapkan lahan sebanyak 700.000 hektar dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun untuk penanaman kacang kedelai," ujar Amran.

Menurut dia, dari satu hektar lahan kedelai bisa menghasilkan 1,5 juta hingga 2 juta ton. Artinya dengan lahan seluas 700 ribu hektar, Amran yakin hasil produksi kedelai Indonesia mampu menutupi keran impor selama ini.

Karena produksi kedelai Indonesia saat ini hanya mencapai 700-800 ribu ton per tahun, dan jumlah ini belum mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri. Pasalnya selam ini kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,2 hingga 2,3 juta ton. Sisanya sekitar 1,4 juta ton masih mengandalkan kedelai luar negeri.

Amran mengatakan, hasil produksi panen kedelai Kabupaten Takalar mencapai 2,83 ton perhektar. Angka ini berada di atas produksi nasional yang hanya mencapai 1,56 ton perhektar. Melihat hasil ini, Kementan siap menambah luasannya hingga 5 ribu hingga 10 ribu hektar tahun depan. Asalkan lahan ini benar-benar digunakan untuk menanam kedelai.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Pemerintah  Provinsi (Pemprov) Sulsel memang selalu fokus dalam melakukan produksi tanaman seperti padi, jagung dan kedelai. Jika pemerintah memang meminta kami meluaskan lahan untuk penanaman kedelai, Pemprov siap membicarakan hal ini dengan masyarakat yang memiliki lahan.?

"Kami bisa bicarakan dengan semua kepala daerah. Kami hanya menunggu kebijakan nasional dari Kementan" ujar Syahrul.

Video

Setjen DPR RI Komit Berdayakan Perempuan