REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana melakukan penghitungan ulang terhadap angka ramalan (aram) produksi gabah kering giling (GKG) semester I 2015. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan rencana tersebut bukan berarti "salah hitung".

Kementerian berdalih ingin mendapatkan perhitungan yang lebih cermat soal produksi padi agar bisa mengambil keputusan tepat apakah harus impor beras atau tidak. "Kita akan bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan ulang," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Rabu (16/9).

Sebelumnya, Mentan dan jajaran eselon I Kementan melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mempertanyakan data BPS soal angka ramalan I produksi gabah yang disebut mencapai 75,55 juta ton. JK pun lantas meminta dilakukan penghitungan ulang.

Indonesia, kata Amran, belum mengimpor beras hingga detik ini. Dengan kata lain, pasokan beras seharusnya aman karena keputusan impor menyesuaikan kebutuhan, bukan keinginan. Terkait permintaan JK untuk menghitung ulang data produksi padi, Amran mengaku telah melakukannya sejak Januari 2015 bersama BPS.

"Untuk sementara kita masih mengacu pada angka BPS yang ada, setelah ada revisi nanti kita ubah angka itu," ucapnya.

Sebelumnya, BPS memprediksi dalam Angka Ramalan (ARAM-I) 2015, Indonesia akan meraih surplus beras 5 juta ton. Masih berdasarkan data, produksi beras Angka Tetap (ATAP) BPS 2014 sebanyak 70,85 juta ton GKG. Diperkirakan pula produksi ARAM I 2015 mencapai 75,55 juta ton GKG atau 47 juta ton beras.