PBB Kaget Soal Rencana Pembangunan 100 Ribu Homestay di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Padan PBB di bidang pariwisata UNWTO menyoroti masalah homestay di Indonesia. Dari tiga inisiatif Menteri Pariwisata Arief Yahya yang dikupas tuntas dari sisi strategi, Go Digital, Homestay, dan Sustainable Tourism Certification (STC), soal homestay mendapat respons serius. Terutama setelah mendengar paparan akan dibangun 100 ribu homestay hinggal 2019 dan akan dimulai 2017 di Indonesia.

"Apakah pemerintah ikut mengatur regulasi mereka? Bagaimana dengan pajak? Siapa yang menginspeksi? Bagaimana menjaga persaingan tetap sehat? Hati-hati dengan pelaku industri existing, yang sudah ada? Di banyak negara, menambah jumlah atau kapasitas kamar atau hunian di satu destinasi justru menaikkan tensi bisnisnya?" kata Taleb Rifai, Sekjen UNWTO.

Carlos Vogeler, Executive Director for Member Relations yang warga kenegaraan Spanyol juga memberi catatan. "Ini bertolak belakang dengan Go Digital yang dipresentasikan sebelumnya. Go digital itu sangat modern, maju, progresif dan menjemput pasar masa depan. Sedangkan Homestay itu lebih ke traditional market? Pasar masa lalu?" kata Carlos.

Lain lagi sorotan dari Márcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations yang berasal dari Brazil itu. Menurut dia, homestay mungkin hanya cocok untuk domestik market, bukan untuk international market.

Cukup sengit serangan soal homestay yang dibawa Menpar Arief Yahya di forum PBB itu. Tetapi justru dari situ, mendapat semacam early warning yang bermanfaat. Yang sudah diantisipasi Arief Yahya adalah faktor budgeting, bagaimana menciptakan 100 ribu homestay di 10 top destinasi wisata yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Dia menyebut ini sebagai sharing economy, membangun community based di sektor pariwisata. Melibatkan masyarakat untuk bekerjasama, mendapatkan benefit, menjaga ekosistem dan hospitality. Masyarakat juga bisa menghidupkan tradisi dan budaya yang akan menjadi atraksi baru.

Menpar menyebut, peran pemerintah adalah membantu permodalan. Yang biasanya bunga 12 persen, tapi di homestay hanya 5 persen, dengan masa tenor 20 tahun, dan uang muka 1 persen saja. Perbedaan dengan harga pasar itulah yang ditanggung pemerintah.