Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Sabtu, 8 Zulqaidah 1439 / 21 Juli 2018

Pers Jangan Kembali ke Abad Pertengahan

Ahad 14 Januari 2018 01:00 WIB

Red: Agus Yulianto

Ilham Bintang

Ilham Bintang

Foto: dok. Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ilham Bintang *)

Pers seperti kembali ke "abad pertengahan" ketika memberitakan serangan La Nyalla kepada Prabowo Subianto atau Partai Gerindra. Asal cuap. Yang penting ada tokoh yang omong atau layak dikutip, dan urusan meneliti kebenaran statement diabaikan begitu saja. Padahal, prosedur meneliti kebenaran informasi sebelum disiarkan adalah menjadi kewajiban yang mutlak ditaati sesuai amanah kode etik jurnalistik.

Sengaja saya menggunakan istilah serangan. Isi pernyataan pers La Nyalla Mattalitti memang lebih kelihatan serangan ketimbang menyingkap fakta dengan bukti-bukti material yang lengkap dengan tujuan untuk perbaikan demokrasi Indonesia.

Memang ada wartawan yang menanyakan bukti-bukti material pendukung sinyalemen "pemerasan" Gerindra terhadap La Nyalla. Namun La Nyalla dan tim, seperti diakui mereka, ternyata tidak memiliki bukti baik tertulis maupun rekaman permintaan yang seperti dituduhkan. Tapi, media pers tetap juga memberitakan dan terus 'menggoreng' pernyataan La Nyalla yang menyerang Prabowo dan Partai Gerindranya.

Ada seseorang yang mengaku memiliki rekaman, tetapi hingga hari berganti, rekaman itu tak kunjung diperdengarkan ke publik. Kuat dugaan rekaman percakapan itu isinya lain, bukan menyangkut substansi persoalan. Rekaman pernyataan Prabowo bahwa seorang yang mau maju berlaga di pilkada harus punya uang banyak sampai ratusan milyar, normatif belaka.

Tiada petunjuk Gerindra minta uang. Itu semacam sinisme tentang praktek demokrasi sekarang. Lagi pula itu sudah jadi rahasia umum. Dampaknya juga sudah terjadi lama, berapa banyak pejabat negara yang berpindah dari rumah jabatan ke rumah tahanan. Korelasi cost yang besar ikut pilkada dengan pejabat memanfaatkan jabatan memperkaya diri, kuat sekali.

Soal kasus La Nyalla sebenarnya mudah dipetakan, mudah dibaca duduk perkaranya. La Nyalla berkeinginan maju jadi Cagub Jawa Timur. Dia berharap Partai Gerindra mengusungnya. Gerindra tak punya cukup suara untuk mengajukan sendiri. La Nyalla diminta melobbi sendiri parpol  lain untuk berkoalisi supaya bisa memenuhi persyaratan.

Selain itu, disebutkan Prabowo mengingatkan La Nyalla untuk menyiapkan amunisi atau gizi atau uang untuk ongkos membiayai saksi yang jumlahnya sekitar Rp 40 miliar. Angka itu cukup rasional mengingat luasnya wilayah Jawa Timur, sehingga perlu puluhan ribu saksi bertugas di TPS -TPS. Uang saksi ini memang bukan rahasia umum juga. Terjadi di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Besar kecilnya tergantung luas masing-masing daerah.

Sampai di sini, kita tidak mendapatkan petunjuk kuat Prabowo meminta uang mahar kepada La Nyalla. Uang mahar hal yang berbeda lagi, memang selalu mewarnai pilkada terselubung maupun terang-terangan.

Pesan kuat yang tertangkap Gerindra tidak cukup meyakini figur La Nyallah bisa laku dipasarkan di Jawa Timur. Faktanya yang bertarung di sana tokoh- tokoh publik yang didukung parpol besar. Gerindra justru terkonfirmasi  jika meyakini tokoh bisa dijual mereka tak segan membiayai sendiri, seperti Jokowi-Ahok, Ridwan Kamil, maupun Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.

Adapun sosok La Nyalla, terkonfirmasi pula sebagai sosok yang kurang laku. Buktinya, papol-parpol lain yang diajak berkoalisi tidak ada yang merepons. Lalu dia pun bereaksi. Marah.

Reaksinya keras, seolah Prabowo dan Gerindra lah yang menjadi biang keladi gagalnya dia maju jadi cagub. Padahal, La Nyalla mustahil tidak tahu bahwa Gerindra tak memiliki suara cukup untuk memajukan dia. Kenapa dia menyerang Prabowo dan Gerindra, kemungkinan sakit hatinya sudah meluap atau bisa juga dia menerima order dari lawan poltik Gerindra untuk aksinya ini.

Kisah La Nyalla ini mengingatkan pada kisah artis Marissa Haque sewaktu nenjadi kader PDI-P. Dia diusung PDI-P untuk maju sebagai cagub Banten berhadapan dengan Ratu Atut yang diusung Golkar. Diujung perjalanan, PDI-P ternyata malah berkoalisi dengan Partai Golkar mengusung Ratu Atut.

Marissa Haque marah besar. PDI-P dihujat habis, Ratu Atut diserang habis bahkan dituduh menggunakan ijazah palsu. Tuduhan terakhir ini diproses secara hukum, Marissa Haque kemudian kalah di pengadilan karena tuduhannya tak terbukti.  

Sebagai politikus, Marissa jelas kurang paham pilitik. Politik siapa mendapat apa. Parpol jelas akan mendukung tokoh yang di dalam kalkulasinya akan menang. Dengan begitu, dia juga kebagian kekuasaan. Daripada ngotot memajukan calon yang sudah dihitung matang bakal kalah. Tentu banyak lagi kasus seperti ini dengan segala variannya.

Kembali ke masalah pemberitaan pers tentang La Nyalla. Pers kita seharusnya mau membatasi diri atau selektif memberitakan orang hanya bicara apalagi menyerang kehormatan suatu pihak atau golongan tanpa data atau bukti- bukti material. Seperti saya sebutkan di atas, begitulah amanah kode etik jurnalistik. Supaya tidak ikut memperkeruh suasana dan bikin gaduh. Supaya peran pers betul- betul mewujud nyata menciptakan pemilu yang bersih dan jujur. Tidak ikut- ikut menyiarkan informasi hoax, meski itu diucapkan oleh seorang tokoh yang punya kompetensi bicara. Bahkan, pers yang baik sering menahan suatu berita yang bisa mengguncang stabilitas meski memiliki fakta cukup.

Ingat kata pakar jurnalisme dunia. Dasar sebuah berita pertama-tama memang fakta. Namun, wartawan yang arif  tahu, tidak semua fakta bisa diberitakan. Wartawan AS yang seliberal apapun tidak akan mungkin menyiarkan berita yang bisa mengancam keutuhan negara AS. Apalagi di Indonesia, yang dalam fakta sejarah, menjadi bagian  integral yang melahirkan banga Indonesia.

Jakarta, 13 Januari 2018.

*) Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA