Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Adakah Upaya Mempolitisasi PPDB?

Senin 17 Jul 2017 23:53 WIB

Red: Sandy Ferdiana

Dudung Nurullah Koswara, Ketua PGRI Kota Sukabumi

Dudung Nurullah Koswara, Ketua PGRI Kota Sukabumi

Foto: Istimewa

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dudung Nurullah Koswara*

Hampir setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimanapun selalu menjadi hajatan publik yang tidak pernah sepi dari kegaduhan. Realitas ini bisa dianggap wajar bila proses kegaduhan PPDB kian bertransformasi menuju  PPDB yang lebih baik.

PPDB 2017 adalah PPDB terunik. Mengapa demikian? Karena PPDB tahun ini terbagi dalam dua layanan wajah birokrasi pendidikan, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi dan Disdik kota/kabupaten se-Indonesia.

Dua realitas layanan tersebut akan melahirkan dua wajah pelayanan birokrasi pendidikan dalam perspektif masyarakat pasca diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Terdapat dua layanan PPDB seolah telah mengurai ‘beban’ berat layanan pendidikan. PPDB jenjang pendidikan dasar dibebankan kepada pemerintah kota/kabupaten. Sementara PPDB jenjang pendidikan menengah dibebankan pada pemerintah provinsi.

Di sisi lain, PPDB 2017 menjadi unik dan menarik. Dalam pantauan penulis sebagai praktisi pendidikan yang mendapat tugas resmi memantau PPDB Jabar tahun 2017, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari dinamika dua wajah proses penerimaan tahun ini.

Pertama, segi regulasi. Pada PPDB tahun 2017, Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) terlambat mengeluarkan regulasi, sehingga menambah ketidakefektifan jalannya PPDB terutama dalam sosialisasi. Setiap kota/kabupaten dan provinsi mengalami gangguan sosialisasi PPDB karena Permendikbud datang terlambat.

Pemerintah Provisni Jabar melalui Disdik Jabar termasuk lebih cepat bertindak dengan segera mengeluarkan Pergub No 16 Tahun 2017. Ini memperlihatkan layanan cepat dan antisipatif Disdik Jabar, walaupun risikonya ada ketidakseiramaan antara regulasi Kemdikbud  dengan regulasi di Pergub.

Kedua, dari segi normasi atau ketaatan PPDB. Tampaknya PPDB Disdik Jabar lebih normatif dan kondusif dibanding PPDB kabupaten dan kota. Mengapa demikian? Karena PPDB kabupaten/kota  terjebak dalam kedekatan geografis, dimana beragam dinamika dan aspirasi dapat dengan mudah dilakukan di tempat. Karenanya, aroma politisasi PPDB diduga masih kental di daerah kota/kabupaten.

Namun PPDB Disdik Jabar ada keuntungan geografis, yakni jarak telah menjadikan ‘barikade’ positif dari upaya-upaya tidak sehat yang sebelum pra alih kelola selalu terjadi. Realitasnya biasa terjadi masyarakat yang tak mematuhi aturan PPDB, menekan  para elit politik, yang kemudian mereka menekan para kepala sekolah, untuk kemudian terpaksa ‘mengamankan’.

Di Disdik Jabar, upaya tak  sehat tidak mengemuka karena kendala jarak geografis birokrasi dari kota/kabupaten ke provinsi. Bisa terjadi juga secara langsung para oknum aparat hingga sejumlah media abal-abal menekan langsung atau membuat surat sakti dengan ungkapan klise ‘Mohon Dibantu’.

Ini sebuah realitas PPDB hampir terjadi setiap tahun. Beragam dinamika PPDB tahun 2017 dalam pantauan penulis  di dua wajah layanan kota/kabupaten (pendidikan dasar) dan provinsi (pendidikan menengah), maka dapat disimpulkan PPDB provinsi lebih normatif dan kondusif.

Bila ada penilaian PPDB Jabar  buruk, sesungguhnya lebih mengarah pada proses PPDB kabupaten dan kota yang masih kental dengan titip-menitip. Bahkan, bisa jadi ungkapan PPDB Jabar bermasalah adalah ungkapan politis dari kekecewaan terjegalnya ‘surat sakti’ dari para politisi yang sudah tidak berlaku lagi di PPDB Disdik Jabar.

PPDB Jabar juga bisa disebut bermasalah, bisa juga sebagai stigmatisasi atau upaya ‘menggoreng’, atau bahkan ngagogoreng (menjelekan.RED) sebagai bagian dari agenda politis tertentu. Bila PPDB Disdik Jabar masih menyisakan banyak kekurangan, itu benar. Bukankah ini yang pertama? Masih perdana dan masih belajar.

Namun bukankah PPDB kabupaten dan kota sudah bertahun-tahun? Mengapa masih terus terjadi politisasi, aneksasi, hingga surat sakti? Ini perlu terus kita pantau bersama agar lebih baik. Jangan-jangan ungkapan PPDB Jabar bermasalah, sesungguhnya bermuara pada PPDB kabupaten dan kota yang mirip syair sebuah lagu, ‘Aku masih seperti yang dulu’.

Semoga seiring upaya peningkatan angka partisipasi kasar (APK) ini dibarengi upaya ketaatan pada aturan PPDB. Bila masyarakat mengalami peningkatan partisipasi melanjutkan sekolah semakin tinggi, dan ketaatan pada aturan PPDB semakin tinggi, hal ini menjelaskan kedewasaan kolektif masyarakat kita sedang bertumbuh lebih baik. Bila sebaliknya, maka upaya perbaikan pendidikan masih jauh dari membaik. Wallahu a'lam.

 

* Dudung Nurullah Koswara (Ketua PGRI Kota Sukabum)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA