Harga Tiket Mahal, Ini Keluhan Jamaah Umrah Manokwari
Rabu , 30 Jan 2019, 00:06 WIB

Republika/Muhammad Ikhwanuddin
Jamaah Umrah sedang menunggu antrean rekam biometrik di salah satu cabang VFS Tasheel, Blok M, Jakarta Selatan. Jumat (25/1).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Jamaah umrah asal Manokwari, boleh jadi adalah yang terbebani cukup banyak tambahan biaya sebelum mereka berangkat umrah. Jika membandingkan dengan calon jamaah umrah yang berada di kota-kota besar lainnya, calon jamaah umrah di daerah terpencil seperti dari Manokwari, harus memiliki biaya jauh lebih besar.

Karena, selain harus membayar biaya umrah, jamaah di derah terpencil juga harus membayar biaya tiket pesawat untuk mendatangi kantor Visa Fasilitation Service (VFS) Tasheel untuk melakukan rekam biometrik.

Satrio (35) merupakan salah satu pegawai di perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang beralamat di Jakarta, mengaku prihatin terhadap jamaah umrah di daerah-daerah terpencil. Biaya yang harus mereka keluarkan hampir sepertiga dari biaya umrah mereka.

“Calon jamaah saya dari Manokoari tanya untuk VFS Tasheel di mana selain di Makkasar. Karena jika ke Makkasar hanya untuk ke kantor Tasheel biayanya mahal karena tiket pesawat naik,” kata Satrio kepada Republika.co.id, Selasa (29/1).

Satrio mengatakan calon jamaah umrah yang akan mendaftar di travelnya dari Manokoari Papua sebanyak lima orang. Dari lima orang itu meminta solusi agar calon jamaah umrah yang di daerah-daerah terpencil yang daerahnya tidak terdapat kantor untuk rekam biometrik diberikan toleransi untuk tidak diminta hasil rekam biometriknya saat mengajukan visa. “Karena mereka kesulitan di Papua tidak ada kantor VFS Tasheel,” katanya.

Satrio mengatakan, lima orang calon jamaah itu harus datang ke Makkasar, Sulawesi Selatan untuk bisa melakukan rekam biometrik. Namun mereka keberatan dengan harga tiket pesawat dari Papua ke Makkasar seharga sabesar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. “Kalau dikali lima dengan harga tiket pesawat kan lumayan hargannya,” katanya.
 
Untuk itu, Satrio meminta pemerintah melalui lima kementerian di antaranya Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kemeninfo dan Menko PMK, untuk merealiasasikan hasil rapat yang meminta rekam biometrik ditunda. “Harapan kita sama tidak ada rekam biometrik, karena menyulitkan kita beribadah ke Tanah Suci,”katanya.

Redaktur : Andi Nur Aminah
Reporter : Ali Yusuf

BERITA LAINNYA