Tuesday, 11 Muharram 1444 / 09 August 2022

Kelemahan UU Haji dan Umrah Terbaru Menurut Komnas

Senin 01 Apr 2019 16:35 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Hasanul Rizqa

Mustolih Siradj Ketua Komnas Haji dan Umrah, Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mustolih Siradj Ketua Komnas Haji dan Umrah, Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Foto: Republika/Idealisa Masyrafina
UU Haji dan Umrah perlu menyertakan peran Komisi Pengawas Haji Indonesia

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menuai kritik dari pelbagai kalangan. Menurut Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj, beleid tersebut memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya, tidak adanya klausul yang menegaskan pengawas penyelenggara ibadah haji.

Baca Juga

"Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dalam bagian penutup UU tersebut dihapus atau

Baca Selengkapnya di ihram.co.id

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA