Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

Menag: Haji Furadah, Tanggung Jawab Biro Perjalanan

Jumat 29 Mar 2019 19:17 WIB

Rep: Ali Yusuf/ Red: Hasanul Rizqa

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (depan kanan) menyerahkan berkas tanggapan pemerintah tentang RUU kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua kiri) disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Fadli Zone (kanan) pada Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (depan kanan) menyerahkan berkas tanggapan pemerintah tentang RUU kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua kiri) disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kanan) dan Fadli Zone (kanan) pada Rapat Paripurna ke-15 Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Keberangkatan calon jamaah haji furadah melalui PIHK.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebut Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) lebih lengkap bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2008. Menurut dia, kelengkapan UU PIHU terletak pada adanya pasal pemidanaan terhadap biro perjalanan yang tidak amanah dalam menjalankan bisnis.

Baca Juga

"Undang-undang ini

Baca Selengkapnya di ihram.co.id

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA