5 Kementerian Sepakat Operasi VFS Tasheel Ditunda
Selasa , 22 Jan 2019, 17:49 WIB

Republika/Umi Nur Fadhilah
Kantor VFS Tasheel di Epiwalk, Rasuna Epicentrum, Jakarta ramai didatangi calon jamaah umrah yang mengurus perekaman data biometrik, Senin (17/12).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui lima Kementerian sepakat menunda proses rekam biometrik oleh Visa Vacilitation Service (VFS) Tasheel. Kesepakatan itu diambil setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) rapat di kantor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga:

“Semua peserta rapat sepakat agar persyaratan biometrik untuk mengurus visa haji dan umrah di tunda,” kata Direktur Jendral dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendgari Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (21/1).

Zudan menuturkan rapat membahas khusus tentang masalah VFS Tasheel yang melakukan perekaman biometrik kepada calon jamaah umrah dan haji yang digelar sejak pukul 09.00 WIB dan baru selesai setelah waktu jam makan siang di ruang rapat Deputi Bidang Kerja Sama BKPM. “Rapat baru saja selesai,” ujarnya.

Zudan memastikan setelah rapat antar kementerian selesai digelar maka seharusnya VFS Tasheel tidak lagi melakukan proses perekaman biometrik. Artinya, semua kantor perwakilan VFS Tasheel yang berada di 35 titik di wilayah Indonesia juga mesti mengikuti kantor VFS Tasheel pusat di Jakarta yang tidak lagi melakukan proses rekam biometrik.

“Tidak ada perekaman biometrik di wilayah kedaulatan NKRI yang dilakukan oleh pihak asing,” ujarnya.

Zudan mengatakan, jika VFS Tasheel ingin kembali melakukan rekam biometrik maka harus berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait yang memiliki tugas melindungi data kependudukan seluruh penduduk Indonesia. Koordinasi penting dilakukan agar rekam biometrik legalitasnya tidak dipertanyakan. “Kecuali ada perjanjian kerja sama,” katanya.

Zudan menambahkan, untuk selanjutnya masalah bagaimana teknis penutupan terhadap VFS Tasheel menjadi tanggungjawab BKMP. Dia mengatakan, sebelum benar-benar membekukan izin Tasheel, BKPM akan mendengar masukan dari asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

“BKPM akan mengundang asosiasi untuk evaluasi perekeman biometric yang dilakukan oleh VFS Tasheel,” katanya. 

 

Redaktur : Andi Nur Aminah
Reporter : Ali Yusuf

BERITA LAINNYA