Bersama Pemerintah, DPR Akan Nego Saudi Tunda Biometrik
Kamis , 03 Jan 2019, 22:55 WIB

dok. Himpuh
Suasana pengurusan rekam biometrik di kantor VFS Tasheel.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— DPR bersama pemerintah sedang berusaha bernegoisasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kebijakan biometrik tidak dilanjutkan di Indonesia.

"Jadi kita sedang bernegoisasi dengan Saudi melakukan diplomasi parlemen," kata Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/1). 

Politisi PKS ini memastikan dalam waktu dekat DPR dan Kementerian Agama akan mengunjungi Saudi untuk menyampaikan secara langsung kepada Pamerintah Saudi bahwa rekam biometrik memberatkan jamaah Indonesia. 

"Insya Allah tanggal 27 Januari kita akan ke sana (red Saudi) mencoba melakukan diplomasi," katanya. 

Iskan memastikan banyak hal yang akan dibahas dalam kunjungan DPR bersama pemerintah dan bersama Badan Pengelolaan Keuangan Haji ke Saudi. 

"Banyak hal lain yang akan dibahas terutama tentang kenaikan biaya haji," katanya.

Iskan memastikan pada prinsipnya DPR juga mengkritisi dengan diberlakukannya rekam biometrik sebagai syarat mendapat visa umrah. Sebagai wakil rakyat, Iskan meminta agar supaya rekam data biometrik tidak membebani masyarakat.

"Tetapi ini kan kebijakan Saudi kita persoalkan ke Kementrian Agama untuk mencoba melakukan diplomasi ke Saudi agar hal ini jangan dulu di terapkan," ujarnya. 

Iskan menuturkan, alasan rekam biometrik jangan dulu diberlakukan di Indonesia karena jika diterapkan pasti akan banyak kesulitan bagi masyarakat Indonesia. 

"Apalagi jamaah umrahnya di desa yang ada di seluruh provinsi jika datang hanya untuk merekam biometrik itu sangat melelahkan belum ditambah lagi biayanya cukup besar," katanya 

 

Redaktur : Nashih Nashrullah
Reporter : Ali Yusuf

BERITA LAINNYA