Pemerintah Harus Berdialog dengan Saudi Soal Rekam Bioritmik
Selasa , 09 Oct 2018, 19:00 WIB

Mast Irham/EPA
Antrean jamaah haji di loket imigrasi bandara internasional King Abdulaziz Jeddah, Saudi Arabia, 27 August 2017. Sekitar 2,6 juta jamaah haji dari berbagai negara akan melaksanakan ibadah haji tahun ini.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong pemerintah menjalin diplomasi dengan Pemerintah Saudi terkait permasalahan keberatan kegiatan rekam biometrik. Menurut dia, apabila kebijakan rekam biometrik untuk jamaah umrah itu memberatkan, maka pemerintah harus memperjuangkannya.

“Kalau membenani, kita harus melakukan diplomasi ke pemerintah Saudi. Kami akan mendorong pemerintah melakukan diiplomasi ke Saudi supaya kebijakan itu dihilangkan,” kata Ace kepada Republika, Selasa (9/10).

Politikus Partai Golkar itu memahami, kebijakan tersebut merupakan ketentuan yang dibuat pemerintah Saudi bagi siapa saja yang ingin masuk ke wilayah Kerajaan. Kebijakan tersebut adalah aturan dan tata tertib dari KSA.

Namun, Ace mempertanyakan apakah kebijakan itu membebani calon jamaah umrah Indonesia. Mengingat, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan.

“Memang kalau sudah menjadi kebijakan Saudi, perlu ada pendekatan diplomasi pada pemerintah Saudi terkait kebijakan itu,” ujar dia.

Menurut Ace, prinsipnya jika kebijakan itu tidak membebani jamaah, maka tak perlu dipersoalkan. Namun, jika ternyata mempersulit jamaah umrah, maka pemerintah harus melakukan diplomasi dengan Saudi.

“Intinya jangan sampai menjadi beban, misalnya orang Papua harus ke Makassar harus melakukan rekam biometrik itu,” tutur dia.

Redaktur : Muhammad Subarkah
Reporter : umi nur fadhilah