BPIH Embarkasi Makassar Termahal se-Indonesia
Senin , 10 April 2017, 07:27 WIB

antaranews
Calon haji di Embarkasi Makassar

IHRAM.CO.ID, BAUBAU -- Kementrian Agama Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Embarkasi Makassar termahal se-Indonesia. Penyebabnya karena jarak tempuh ke Makkah lebih jauh.

"Buton tergabung dalam embarkasi Makassar termahal se-Indoensia, kemungkinan karena jarak tempuhnya cukup panjang yang diperkirakan sekitar 10 jam," ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Muchhtar di Baubau, Senin (10/4).

Biaya embarkasi Makassar 2017 sebesar Rp 38.972.250. Angka ini lebih murah sekitar Rp 1 juta dibanding 2016 lalu. '

"Sultra masuk embarkasi Makassar. Sedangkan embarkasi Aceh termurah se-Indonesia sebesar Rp 31.040.900 karena mungkin patokan jaraknya cukup pendek hanya sekitar tiga jam," katanya.

Dia mengatakan, BPIH berdasarkan hasil rapat pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan DPR RI sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. "Jadwal pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini belum dipastikan, tapi yang jelas setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017," ujarnya.

Dia mengatakan, jamaah calon haji Kabupaten Buton tahun 2017 sebanyak 68 orang sudah termasuk jamaah haji asal daerah pemekaran Kabupaten Buton Selatan dan Buton Tengah.

"Sebenarnya jamaah haji tiga wilayah itu masih jamaah Kabupaten Buton yang dulu, karena mereka mendaftar tujuh atau delapan tahun yang lalu sebelum daerah itu dimekarkan," katanya.

Muchtar menyebutkan, jumlah keseluruhan 68 orang itu terdiri atas 33 orang dari Buton Tengah, 15 orang Buton selatan, dan 23 orang dari Kabupaten Buton. "Buton semula hanya 18 orang, tapi bertambah empat orang dari kuota yang disiapkaan secara nasional dan satu orang cadangan menjadi 23 orang," ujarnya.

Sedangkan Buton Tengah, kata dia, juga ada tambahan 10 persen atau tiga orang menjadi 33 orang. "Sebenarnya sistemnya bukan berdasarkan kuota yang ada, tapi sistemnya adalah kuota provinsi. Jadi mendaftar itu berdasarkan kuota provinsi," katanya.

Redaktur : Andi Nur Aminah
Sumber : Antara