Minggu, 12 Safar 1440 / 21 Oktober 2018

Minggu, 12 Safar 1440 / 21 Oktober 2018

Irlandia akan Akui Palestina Sebagai Negara Merdeka

Ahad 23 Sep 2018 17:28 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Budi Raharjo

Permukiman Yahudi di Tepi Barat. (ilustrasi)

Permukiman Yahudi di Tepi Barat. (ilustrasi)

Coveney menyorot pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka bila pembicaraan tentang solusi dua negara dengan Israel terus mengalami kebuntuan. Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Dublin, Sabtu (22/9).

“Kami telah membuat pilihan untuk tidak secara resmi mengakui negara Palestina dulu. Tapi jika keputusasaan ini terus berlanjut dalam hal dialog (solusi dua negara), kami akan dipaksa untuk meninjau itu (pengakuan terhadap Palestina) untuk alasan yang jelas, karena saya pikir banyak negara lain di Eropa juga,” ujar Coveney, dikutip laman Anadolu Agency.  

Ia mengatakan, Irlandia telah berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian. “Namun jika negosiasi antara Palestina dan Israel terus tak membuahkan hasil, kita mungkin harus melupakan bagian kedua dari itu,” ujar Coveney.

Baca Juga: Cina Panggil Dubes AS Terkait Pembelian Senjata Rusia

Coveney turut menyoroti tentang pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan permukiman itu disebut-sebut sebagai hambatan utama penyelesaian perdamaian Israel-Palestina.

“Sementara pendudukan itu terjadi kami melihat ekspansi permukiman Israel ke tanah Palestina. Dalam pandangan kami itu ilegal,” katanya menegaskan.  

Saat bertemu al-Maliki, Coveney turut membahas tentang keputusan Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia berjanji akan meningkatkan pendanaan Irlandia untuk UNRWA, yang sebelumnya hanya 5,3 juta dolar AS menjadi 7 juta dolar AS.

Ia pun menyayangkan keputusan AS menutut kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Menurutnya, tindakan itu tentu akan semakin menyulitkan tercapai perdamaian antara Israel dan Palestina. “Kami yakin bahwa menutup saluran komunikasi tidak pernah merupakan ide yang baik,” ucapnya.

Menurut laporan Irish Times, Coveney telah mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan pertemuan antara para pemimpin Eropa dan Arab, termasuk Palestina, di negaranya. Tujuannya adalah untuk memulai kembali proses perdamaian Israel-Palestina yang macet.

Baca Juga: Masih Banyak Kasus Korupsi Lain Menanti Najib Razak

Al-Maliki dilaporkan menyambut baik rencana pertemuan antara para pemimpin Arab dan Eropa di Irlandia. Sebab menurutnya, masyarakat internasional memang harus mengambil tanggung jawabnya guna mencari tindakan yang tepat terkait proses perdamaian Palestina-Israel.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Golkar Rayakan HUT ke-54

Ahad , 21 Okt 2018, 21:06 WIB